EUVIMED · CrossrefJournal
Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
ISSN 3063-9654 · Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Latest articles
KONSTITUSIONALISME DIGITAL, PRIVASI, DAN HAK ASASI MANUSIA: SEBUAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERANGKA HUKUM INDONESIA DALAM KONTEKS INTERNASIONAL
DISRUPSI DAN TRANSFORMASI DIGITAL PERSEPKTIF DOKTRIN SIRACUSA PRINCIPLES DALAM KERANGKA DEMOCRATIC SOCIETY DAN PUBLIC ORDER
PENATAAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH: REKAYASA DAN IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024
PEMBENTUKAN DANA ABADI PERTAMBANGAN: KAJIAN LEGAL ATAS PENGELOLAAN DIVIDEN BUMN SEKTOR MINERBA DALAM KERANGKA SOVEREIGN WEALTH FUND
REKAYASA DISAIN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL BERINTEGRITAS SESUAI PUTUSAN MK NO.135/PUU-XXII/2024
INDEPENDENSI DANANTARA SEBAGAI LEMBAGA SUI GENERIS DALAM PENGELOLAAN ASET NEGARA: IMPLIKASI TERHADAP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
MERANCANG PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERORIENTASI PADA TERSEDIANYA DANA PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP
KONSTITUSI DALAM GENGGAMAN: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL
QUO VADIS HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSIONALISME DIGITAL: ANTARA PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN
TRI-HELIX PERSPECTIVE CONSTRUCTING MEANINGFUL PARTICIPATION IN MUNICIPAL BY-LAW REGULATING URBAN DEVELOPMENT
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN, KELEMBAGAAN ADA, KEWENANGAN TAK BERDAYA!
MEANINGFUL PARTICIPATION IN RELATION TO THE LADDER OF CITIZEN PARTICIPATION IN THE FORMATION OF LAWS
KONSTITUSIONALISME DIGITAL PARTISIPATORIS: RESPON FRAGMENTASI TRANSISI KOLEKTF PADA “ARTIFICIAL SPACES”
REPOSISI PENGADILAN PAJAK KEDALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN: REKONSTRUKSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU/XXI/2023 MELALUI INTEGRASI KE MAHKAMAH AGUNG
GREEN DIGITAL CONSTITUTIONALISM: UPAYA KONSTITUSIONAL MEWUJUDKAN TEKNOLOGI YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA
OPTIMALISASI REGULASI KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MENCAPAI PEMILU BERINTEGRITAS
DISPARITAS KEWENANGAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH
DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN
DARI PUTUSAN KE PENEGAKAN: PARADOKS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASASI PERKARA TIMAH NOMOR 5009 K/PID.SUS/2025
EVALUASI KEWENANGAN DAN KOORDINASI LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
KEBEBASAN BEREKSPRESI VS PEMBATASAN BEREKSPRESI DALAM RUANG DIGITAL
PENATAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN SISTEM NOKEN DI TANAH PAPUA
KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG DIGITAL
KECERDASAN BUATAN, BIG DATA DAN KONSTITUSIONALISME DIGITAL: PERBANDINGAN UNI EROPA, KOREA SELATAN DAN INDONESIA
INSTITUSIONALISASI LEMBAGA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KERANGKA PENGUATAN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA
REAKTUALISASI SISTEM HUKUM PEMILU NASIONAL DAN LOKAL DI INDONESIA
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA: ANALISIS ATAS PERATURAN DANANTARA
KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERKAIT BATAS USIA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
KONTROVERSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT DANANTARA SEBAGAI SOVEREIGN WEALTH FUND DALAM PENGELOLAAN ASET NEGARA: ADMINISTRATIF ATAU PIDANA KORUPSI?
KEBIJAKAN VERIFIKASI BIOMETRIK DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME DIGITAL DI INDONESIA
EUVIMED