EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

REPOSISI PENGADILAN PAJAK KEDALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN: REKONSTRUKSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU/XXI/2023 MELALUI INTEGRASI KE MAHKAMAH AGUNG

Nabitatus Sa’adah, Rahma Aulia

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara · 10.03.2026 · 3 (1) · 173-188

DOI: 10.55292/2v6qs709 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, online erschienen am 10.03.2026. Verfasst von Nabitatus Sa’adah und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan mempunyai pengaturan yang berbeda dengan peradilan lain. Salah satu contoh adalah adanya dualisme terkait kedudukannya yang berada dalam dua kaki yaitu Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi No 26/PUU/XXI/2023 memerintahkan bahwa Pengadilan Pajak harus mereposisi kedudukannya untuk berintegrasi secara penuh ke Mahkamah Agung.Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya suatu rekonstruksi. Bagaimana Implikasi Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 Terhadap Peradilan Pajak? Bagaimana konstruksi Peradilan Pajak sebelum adanya No. Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023? Bagaimana rekonstruksi Peradilan Pajak pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 melalui integrasi ke Mahkamah Agung?. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan, data sekunder.Teknik analisis data deskriptif analitis dan analisis kualitatif. . Implikasi Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 harus ditindaklanjuti dengan pengintegrasian Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Penyelarasan perlu segera dilakukan baik dari segi kelembagaan, status kepegawaian dan tunjangan hakim, struktur organisasi maupun hukum acara. Moment ini sekalian digunakan untuk memperbaiki beberapa hal yang kurang ideal dan tidak sinkron dengan sistem penyelenggaraan peradilan secara umum . Beberapa hal yang perlu dibenahi pertama terkait kelembagaan : perlunya penegasan posisi Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Pajak yang berjumlah hanya satu sangat tidak lazim dalam penyelenggaraan peradilan perlu ada penambahan minimal di wilayah strategis. Kedua, terkait hukum acara. Penggunaan istilah “banding” sebagai lanjutan upaya administratif tidak tepat, perlu diganti dengan istilah “gugatan”. Perlu adanya peninjauan ulang terkait mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiga, penyesuaian status kepegawaian dan tunjangan hakim setara hakim lain di bawah Mahkamah Agung.Keempat, pembenahan struktur organisasi.

Zitieren

APA

Sa’adah, N., & Aulia, R. (2026). REPOSISI PENGADILAN PAJAK KEDALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN: REKONSTRUKSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU/XXI/2023 MELALUI INTEGRASI KE MAHKAMAH AGUNG. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 3(1), 173-188. https://doi.org/10.55292/2v6qs709

Vancouver

Sa’adah N, Aulia R. REPOSISI PENGADILAN PAJAK KEDALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN: REKONSTRUKSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU/XXI/2023 MELALUI INTEGRASI KE MAHKAMAH AGUNG. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 2026;3(1):173-188. doi:10.55292/2v6qs709

BibTeX
@article{Saadah2026,
  author = {Sa’adah, Nabitatus and Aulia, Rahma},
  title = {REPOSISI PENGADILAN PAJAK KEDALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN: REKONSTRUKSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU/XXI/2023 MELALUI INTEGRASI KE MAHKAMAH AGUNG},
  journal = {Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {1},
  pages = {173--188},
  doi = {10.55292/2v6qs709}
}
Kostenlos starten →