EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA: ANALISIS ATAS PERATURAN DANANTARA

Moza Fausta, Aji Purnomo

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara · 10.03.2026 · 3 (1) · 85-102

DOI: 10.55292/93dtha67 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, online erschienen am 10.03.2026. Verfasst von Moza Fausta und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Lahirnya Lembaga Pengelola Investasi yang dikenal sebagai Danantara menjadi tonggak sejarah dalam pengelolaan dana negara melalui mekanisme Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia. Lembaga pengelola investasi ini diharapkan memperkuat pembiayaan pembangunan jangka panjang, tidak hanya meningkatkan pemanfaatan aset negara. Meski demikian, isu mengenai transparansi dan akuntabilitas hukum masih menimbulkan polemik, khususnya terkait potensi kerugian investasi, lemahnya instrumen pengawasan, dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama: sejauh mana regulasi Danantara telah mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta apakah norma yang ada cukup efektif untuk mencegah risiko moral hazard dan menjamin kepentingan negara. Kajian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Fokus utama analisis bertumpu pada regulasi terkait Danantara, prinsip tata kelola yang baik, dan praktik pengelolaan SWF di negara lain seperti Norwegia dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fondasi hukum Danantara cukup kuat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik dan mekanisme pertanggungjawaban hukum masih terbatas. Jika dibandingkan dengan Norwegia yang menjunjung keterbukaan penuh, atau Singapura yang menerapkan sistem akuntabilitas ketat, Indonesia belum menyediakan jaminan yang memadai atas perlindungan publik. Kesimpulannya, diperlukan penguatan kerangka hukum melalui pembaruan regulasi dan peningkatan fungsi lembaga pengawas agar pengelolaan Danantara berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta amanat konstitusional perekonomian nasional.

Zitieren

APA

Fausta, M., & Purnomo, A. (2026). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA: ANALISIS ATAS PERATURAN DANANTARA. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 3(1), 85-102. https://doi.org/10.55292/93dtha67

Vancouver

Fausta M, Purnomo A. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA: ANALISIS ATAS PERATURAN DANANTARA. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 2026;3(1):85-102. doi:10.55292/93dtha67

BibTeX
@article{Fausta2026,
  author = {Fausta, Moza and Purnomo, Aji},
  title = {TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA: ANALISIS ATAS PERATURAN DANANTARA},
  journal = {Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {1},
  pages = {85--102},
  doi = {10.55292/93dtha67}
}
Kostenlos starten →