EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
ISSN 3063-9654 · Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Neueste Artikel
PENATAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN SISTEM NOKEN DI TANAH PAPUA
DINAMIKA KESERENTAKAN PEMILU DAN PILKADA 2024: ANALISI PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024
Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
IMPLEMENTASI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT
HAK PILIH SEBAGAI PERWUJUDAN DARI PENEGAKAN HUKUM KEPEMILUAN
MENATA ULANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH
Dana Bagi Hasil Sawit: Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah
PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENJAGA ASET NEGARA SEBAGAI KEADILAN ADMINISTRASI
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI AKIBAT PERLUASAN MAKNA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEJAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Politik Hukum Pembangunan Kawasan Food Estate: Tantangan Dan Problematika Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Masyarakat
Reformulasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Objek Tanah Ulayat
Ke Arah Penyelarasan Pengaturan Administrasi Pemerintahan Pasca Peradilan Tata Usaha Negara (Keberlakuan Asas Lex Posterior?)
Development of Democratization on Indonesia Through Administrative Court
PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN KABINET PROFESIONAL (ZAKEN KABINET) DI INDONESIA
Peran Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Menanggulangi Bencana Ekologis Buatan Manusia Di Indonesia
Revitalisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas Dari Penyalahgunaan Wewenang
Rejuvenasi Kebijakan yang Responsif dalam Pengaturan Administrasi Pemerintahan
PENERAPAN TEORI OPLOSSING DIPERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
The Legal Challenges to Implement Treaties in The Democratic State: A Contextual of Indonesia
A New Interpretation of the Opposing Theory in State Administrative Court Decisions
Eco-Democracy: Advancing Sustainable Governance Through Green Politics
DESAIN JALAN TENGAH PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENYUSUNAN KABINET
Satu Dekade Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Tantangan Dan Rekomendasi Kebijakan Di Masa Mendatang
Desain Pengaturan Pencegahan Munculnya Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Menakar Constitutional Moment Terhadap Wacana Perubahan UUD NRI 1945 Dan Konstitusi Ekonomi
Implikasi Distribusi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Berbagai Jenis Peraturan Perundang-Undangan
PEMBATASAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
QUO VADIS PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN YANG TELAH DIUBAH DENGAN METODE OMNIBUS
PENEGAK HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA JAYAPURA
EUVIMED