EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

PENATAAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH: REKAYASA DAN IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024

Imam Ropii, Ariska Cesar Divian Candra Kusuma

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara · 10.03.2026 · 3 (1) · 353-368

DOI: 10.55292/0ebmjs53 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, online erschienen am 10.03.2026. Verfasst von Imam Ropii und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam penataan ulang sistem kepemiluan Indonesia. Selama ini, keserentakan Pemilu nasional dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan berbagai persoalan, seperti beban administratif yang tinggi, kelelahan penyelenggara, serta kaburnya isu antara kepentingan nasional dan lokal. Dalam konteks tersebut, putusan MK ini membuka ruang bagi pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah untuk mewujudkan efektivitas tata kelola demokrasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana rekayasa hukum dan kelembagaan pemilu harus disusun pasca putusan MK, serta apa implikasi politik dan administratif dari pemisahan kedua jenis pemilu tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis putusan hukum, didukung oleh studi literatur serta bahan hukum primer dan sekunder.Hasil analisis menunjukkan bahwa pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah merupakan bentuk rekayasa sistemik yang dapat memperbaiki efektivitas penyelenggaraan, memperkuat akuntabilitas politik, dan mengoptimalkan kualitas demokrasi representatif. Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 dengan demikian menjadi dasar reformasi pemilu yang lebih rasional, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia.

Zitieren

APA

Ropii, I., & Kusuma, A. C. D. C. (2026). PENATAAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH: REKAYASA DAN IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 3(1), 353-368. https://doi.org/10.55292/0ebmjs53

Vancouver

Ropii I, Kusuma ACDC. PENATAAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH: REKAYASA DAN IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 2026;3(1):353-368. doi:10.55292/0ebmjs53

BibTeX
@article{Ropii2026,
  author = {Ropii, Imam and Kusuma, Ariska Cesar Divian Candra},
  title = {PENATAAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH: REKAYASA DAN IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024},
  journal = {Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {1},
  pages = {353--368},
  doi = {10.55292/0ebmjs53}
}
Kostenlos starten →