EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

Ke Arah Penyelarasan Pengaturan Administrasi Pemerintahan Pasca Peradilan Tata Usaha Negara (Keberlakuan Asas Lex Posterior?)

Elita Rahmi

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara · 2024

DOI: 10.55292/0phqg305 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2024. Verfasst von Elita Rahmi. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) perlu dilakukan penyelarasan atau evaluasi dalam rangka mewujudkan administrasi pemerintahan dalam UUAP sebagai hukum materiil, sehingga perlu singkronisasi dan harmonisasi dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagai hukum formil guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Evaluasi, rekonseptualisasi dan revitalisasi merupakan rangkain penyempurnaan sehingga terminimalisir inkonsistensi dan tumpang tindih serta kekaburan norma antara perundang-undangan yang ada pada umumnya dan perundang-undangan bidang adminsitrasi negara pada khususnya, permasalahan dalam tulisan ini bagaimana evaluasi, rekonseptualisasi dan revitalisasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum menyelenggarakan pelayanan publik dalam pemerintahan dan penegakan hukum administrasi negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan futuristik.Kesimpulan Evaluasi teradap UU adminsitasi pemerintahan dapat dilhat dari banyaknya kritik, pandangan terhadap UU nomor 30 tahun 2014 yang dikemukakan oleh para ahli dan para teknisisi terkait dengan harmonisasi UUAP dan UU PTUN.Rekonseptualisasi akan mengevaluasi ruang lingkup dan materi muatan UUAP untuk selanjutnya dilakukan penyelarasan sesuai dengan perkembanagn hukum administrasi modren yang terus tumbuh dan berkembang semikian rupa dalam melindungi rakyatnya dan memanusiakan rakyatnya ke arah kepastian hukum ,keadilan dan kemanfaaatan hukum yang lebih nyata dalam bernegara, berbangsa dan berpemerintahan yang baik.

Zitieren

APA

Rahmi, E. (2024). Ke Arah Penyelarasan Pengaturan Administrasi Pemerintahan Pasca Peradilan Tata Usaha Negara (Keberlakuan Asas Lex Posterior?). Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. https://doi.org/10.55292/0phqg305

Vancouver

Rahmi E. Ke Arah Penyelarasan Pengaturan Administrasi Pemerintahan Pasca Peradilan Tata Usaha Negara (Keberlakuan Asas Lex Posterior?). Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 2024. doi:10.55292/0phqg305

BibTeX
@article{Rahmi2024,
  author = {Rahmi, Elita},
  title = {Ke Arah Penyelarasan Pengaturan Administrasi Pemerintahan Pasca Peradilan Tata Usaha Negara (Keberlakuan Asas Lex Posterior?)},
  journal = {Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara},
  year = {2024},
  doi = {10.55292/0phqg305}
}
Kostenlos starten →