Satu Dekade Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Tantangan Dan Rekomendasi Kebijakan Di Masa Mendatang
Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara · 2024
DOI: 10.55292/20tcvj28 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2024. Verfasst von Siti Kunarti und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pembangunan kesehatan masyarakat dapat memberikan kontribusi yang optimal pada pembangunan nasional, apabila keduanya dapat berjalan seiring dan seimbang untuk mencapai tujuan kesejahteraan nasional. Namun mandat negara dalam satu dekade UU SJSN & UU BPJS dengan kemudahan akses warga negara menjadi peserta jaminan sosial dan pelayanan jaminan sosial yang tercermin dalam hal Regulasi SJSN yang Sinkron, Support Sistem TI yang canggih dan Platform yang aplikatif, Pelayanan prima dengan standar keseragaman tindakan di seluruh Indonesia dan sera Edukasi kepada warga negara yang memadai belum sepenuhnya berhasil.Diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi agar mandat dari Undang-undang terwujud. Oleh karena itu perlu dikaji dan diteliti adalah bagaimana perjalanan satu dekade JKN dari perspektif kebijakan negara , tantangan dan rekomendasi yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dimasa mendatang. Metode penulisan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)menghadapi sejumlah tantangan dalam sepuluh tahun keberadaannya yaitu lambatnya perluasan cakupan jaminan sosial, meningkatnya jumlah peserta nonaktif, ketidakharmonisan pengaturan SJSN, lemahnya koordinasi antarlembaga SJSN, lemahnya respons lembaga pengawas terhadap pelanggaran, kurangnya koordinasi lembaga, serta keberadaan sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang masih sangat penting. Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi sangat penting antara lain penerapan JOIN IT, integrasi pendaftaran peserta kartu pembayaran, dan kantor pengawasan bersama antara kedua BPJS, serta penerbitan regulasi yang mengatur interoperabilitas data Jaminan Sosial.
Zitieren
APA
Kunarti, S., & Sudrajat, T. (2024). Satu Dekade Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Tantangan Dan Rekomendasi Kebijakan Di Masa Mendatang. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. https://doi.org/10.55292/20tcvj28
Vancouver
Kunarti S, Sudrajat T. Satu Dekade Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Tantangan Dan Rekomendasi Kebijakan Di Masa Mendatang. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 2024. doi:10.55292/20tcvj28
BibTeX
@article{Kunarti2024,
author = {Kunarti, Siti and Sudrajat, Tedi},
title = {Satu Dekade Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Tantangan Dan Rekomendasi Kebijakan Di Masa Mendatang},
journal = {Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara},
year = {2024},
doi = {10.55292/20tcvj28}
}
EUVIMED