EUVIMED · CrossrefJournal
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial
ISSN 2985-3656 · Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian
Latest articles
DINAMIKA HUBUNGAN HUKUM DAN KEBUDAYAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK ADN SEHAT DALAM PERISTIWA KARHUTLA DI KALIMANTAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK SKINCARE AKIBAT OVERCLAIM PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI TERMINAL TIPE C MENJADI RSIA TINO GALO DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RTRW
KEPASTIAN HUKUM PENILAIAN KEPATUHAN HAM TERHADAP PELAKU USAHA SEBELUM TERBENTUKNYA PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN BISNIS DAN HAM
KELEMAHAN KARAKTERISTIK ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KREDITUR
IMPLIKASI GUGATAN SENGKETA KEPABEANAN TERHADAP KERUGIAN IMPORTIR
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API ILEGAL
ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI VOICE NOTE (PESAN SUARA) PESAN INSTAN DALAM PEMBUKTIAN DI INDONESIA
PENERAPAN ASAS TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI (ONDEELBAARHEID) DALAM EKSEKUSI PARSIAL PADA HAK TANGGUNGAN BERPERINGKAT
KOMPETENSI RELATIF GUGATAN SEDERHANA DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT BERAGUNAN
KRITERIA KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN PADA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN IMPORTIR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PENAGIHAN PAKSA
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS SENGKETA PPN PENYERAHAN PKE OLEH WAJIB PAJAK YANG SAMA
TRANSFORMASI LIVING LAW DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI SECARA MELAWAN HUKUM
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DARI WAJIB PAJAK KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI DAN KORPORASI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN PENUMPANG TRANSPORTASI ONLINE
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA TERHADAP KUALITAS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI
AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT
KONSTRUKSI NORMATIF BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW
ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PAYLATER DAN IMPLIKASINYA PADA KONSUMEN MUSLIM
KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERBIT OTOMATIS MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PROMOSI JASA SANTET MELALUI MEDIA SOSIAL
URGENSI FORMULASI SANKSI TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MENJALANKAN PIDANA KERJA SOSIAL
PENYESUAIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MENJADI PERUMDA ATAU PERSERODA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
EUVIMED