EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

KEPASTIAN HUKUM PENILAIAN KEPATUHAN HAM TERHADAP PELAKU USAHA SEBELUM TERBENTUKNYA PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN BISNIS DAN HAM

Selpia Lestari, Cindy Rotua Margaretta Tambunan, M. Ilham Adepio

SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial · 04.11.2026 · 4 (2)

DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2961 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, online erschienen am 04.11.2026. Verfasst von Selpia Lestari und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pelaksanaan penilaian kepatuhan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku usaha oleh Kementerian Hak Asasi Manusia menimbulkan persoalan hukum karena Peraturan Presiden yang secara khusus akan mengatur pelaksanaan penilaian tersebut masih dalam proses pembentukan. Pada saat pengaturan khusus tersebut belum terbentuk, Kementerian Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Hak Asasi Manusia Nomor M.HA-01.HA.03.02 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM bagi Pelaku Usaha dan menggunakan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) sebagai instrumen penilaian mandiri. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar dan batas kewenangan Kementerian Hak Asasi Manusia serta kedudukan hukum hasil penilaian yang dilakukan sebelum terbentuknya Peraturan Presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang HAM, termasuk fungsi pelayanan dan kepatuhan HAM. Namun, kewenangan umum tersebut harus dibedakan dengan kewenangan untuk membentuk penilaian yang menimbulkan kewajiban atau akibat hukum tertentu bagi pelaku usaha. Selama pengaturan khusus belum ditetapkan, penilaian melalui PRISMA lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen penilaian mandiri, pemetaan risiko, pembinaan, dan persiapan kepatuhan. Hasil penilaian tersebut tidak seharusnya secara otomatis digunakan untuk membebankan kewajiban atau akibat hukum yang belum mempunyai dasar pengaturan yang memadai. Pembentukan Peraturan Presiden diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai subjek penilaian, indikator, prosedur, kewajiban pelaku usaha, kedudukan hasil penilaian, serta tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia.

Zitieren

APA

Lestari, S., Tambunan, C. R. M., & Adepio, M. I. (2026). KEPASTIAN HUKUM PENILAIAN KEPATUHAN HAM TERHADAP PELAKU USAHA SEBELUM TERBENTUKNYA PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN BISNIS DAN HAM. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 4(2). https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2961

Vancouver

Lestari S, Tambunan CRM, Adepio MI. KEPASTIAN HUKUM PENILAIAN KEPATUHAN HAM TERHADAP PELAKU USAHA SEBELUM TERBENTUKNYA PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN BISNIS DAN HAM. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial. 2026;4(2). doi:10.71456/sultan.v4i2.2961

BibTeX
@article{Lestari2026,
  author = {Lestari, Selpia and Tambunan, Cindy Rotua Margaretta and Adepio, M. Ilham},
  title = {KEPASTIAN HUKUM PENILAIAN KEPATUHAN HAM TERHADAP PELAKU USAHA SEBELUM TERBENTUKNYA PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN BISNIS DAN HAM},
  journal = {SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  doi = {10.71456/sultan.v4i2.2961}
}
Kostenlos starten →