EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN IMPORTIR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PENAGIHAN PAKSA

Riki Sentana Akhsan, FX Suyud Margono, Muhenri Sihotang

SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial · 21.08.2026 · 4 (2)

DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2544 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, online erschienen am 21.08.2026. Verfasst von Riki Sentana Akhsan und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak keperdataan importir atas tindakan faktual penagihan paksa oleh pejabat Bea dan Cukai serta implikasi penerapan asas kepastian hukum prosedural terhadap restorasi hak importir. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak keperdataan importir atas aset memperoleh perlindungan konstitusional dan harus dihormati dalam setiap tindakan koersif pemerintah. Kegagalan notifikasi Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) berpotensi menghilangkan kesempatan importir untuk mengajukan keberatan dan dapat menjadi dasar pengujian tindakan pejabat melalui perspektif Onrechtmatige Overheidsdaad apabila terbukti terdapat kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum, serta kerugian. Namun, perlindungan tersebut menghadapi hambatan melalui penerapan ketat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menetapkan batas waktu gugatan selama 14 hari. Dalam perkara yang dikaji, gugatan didaftarkan pada hari ke-15 sehingga dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok sengketa mengenai dugaan cacat notifikasi tidak diperiksa secara substantif. Penerapan kepastian hukum prosedural tersebut memberikan ketertiban hukum, tetapi sekaligus berpotensi membatasi keadilan substantif dan efektivitas pemulihan hak importir.

Zitieren

APA

Akhsan, R. S., Margono, F. S., & Sihotang, M. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN IMPORTIR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PENAGIHAN PAKSA. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 4(2). https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2544

Vancouver

Akhsan RS, Margono FS, Sihotang M. PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN IMPORTIR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PENAGIHAN PAKSA. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial. 2026;4(2). doi:10.71456/sultan.v4i2.2544

BibTeX
@article{Akhsan2026,
  author = {Akhsan, Riki Sentana and Margono, FX Suyud and Sihotang, Muhenri},
  title = {PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN IMPORTIR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PENAGIHAN PAKSA},
  journal = {SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  doi = {10.71456/sultan.v4i2.2544}
}
Kostenlos starten →