EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK ADN SEHAT DALAM PERISTIWA KARHUTLA DI KALIMANTAN

Sabita Sungkar, Dimas Darmawan, Anggie Julia Rahmah, Alvinto Suud, Tegar Putra Novandi

SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial · 10.11.2026 · 4 (2)

DOI: 10.71456/sultan.v4i2.3112 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, online erschienen am 10.11.2026. Verfasst von Sabita Sungkar und 4 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang menimbulkan pencemaran udara, kerusakan ekosistem, serta gangguan terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pertanggungjawaban pemerintah dalam melindungi hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap tidak terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat kabut asap karhutla di Kalimantan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan dampak karhutla sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban tersebut didasarkan pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban hukum pemerintah dapat dinilai apabila terdapat bukti bahwa tindakan atau kelalaiannya bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penanganan karhutla memerlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, keterbukaan informasi kualitas udara, perlindungan kesehatan masyarakat, serta pemulihan lingkungan hidup untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat secara berkelanjutan.

Zitieren

APA

Sungkar, S., Darmawan, D., Rahmah, A. J., Suud, A., & Novandi, T. P. (2026). PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK ADN SEHAT DALAM PERISTIWA KARHUTLA DI KALIMANTAN. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 4(2). https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.3112

Vancouver

Sungkar S, Darmawan D, Rahmah AJ, Suud A, Novandi TP. PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK ADN SEHAT DALAM PERISTIWA KARHUTLA DI KALIMANTAN. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial. 2026;4(2). doi:10.71456/sultan.v4i2.3112

BibTeX
@article{Sungkar2026,
  author = {Sungkar, Sabita and Darmawan, Dimas and Rahmah, Anggie Julia and Suud, Alvinto and Novandi, Tegar Putra},
  title = {PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK ADN SEHAT DALAM PERISTIWA KARHUTLA DI KALIMANTAN},
  journal = {SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  doi = {10.71456/sultan.v4i2.3112}
}
Kostenlos starten →