EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Majalah Hukum Nasional
ISSN 2722-0664 · Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Neueste Artikel
RESTORASI LAHAN EKS-FOOD ESTATE BERBASIS HUKUM ADAT DAYAK: INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT DAN KEDAULATAN PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH
REKONSEPTUALISASI KEDAULATAN HUKUM INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI TRANSNASIONAL
PRINSIP FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP BAGI SUKU ANAK DALAM DI JAMBI
ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA
IDENTITAS KONSTITUSIONAL DAN PENALARAN PERBANDINGAN KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PENGUATAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN MELALUI REKONSTRUKSI PENGATURAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
KONSTRUKSI YURIDIS PENINJAUAN PERATURAN MENTERI MELALUI SINKRONISASI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKSEKUTIF DALAM KERANGKA BADAN REGULASI NASIONAL
KONSTITUSIONALITAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEDARURATAN COVID-19
KEBHINNEKAAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI TAMENG PERILAKU KORUPSI
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 52 NOMOR 1 TAHUN 2022
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 51 NOMOR 2 TAHUN 2021
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 52 NOMOR 2 TAHUN 2022
INDONESIA DAN ICSID: PENGECUALIAN YURISDIKSI ICSID OLEH KEPUTUSAN PRESIDEN
PENGATURAN HUKUM CAMBUK SEBAGAI BENTUK PIDANA DALAM QANUN JINAYAT
PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DAN IMPLIKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PRAPERADILAN
PENYEDIAAN DATABASE HUKUM NASIONAL MENDUKUNG REFORMASI HUKUM JILID II: PERAN JDIHN
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
CELAH HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH KURATOR PADA MASA INSOLVENSI
TANTANGAN PENEGAKAN HAM KORPORASI
DINAMIKA HUKUM PENGELOLAAN PESISIR PASCA REFORMASI DI INDONESIA
LARANGAN PENCALONAN MANTAN NAPI KORUPTOR PADA PEMILU SERETAK 2019: HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL
PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
REORIENTASI PEREKONOMIAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA MELALUI PERUBAHAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN MODEL DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICIES
PENGHAPUSAN PASAL PENGGOLONGAN PENDUDUK DAN ATURAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIFIKASI HUKUM
PENEGAKAN HUKUM: KONTRIBUSINYA BAGI PENDIDIKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROSPEK PENERAPAN SISTEM DISTRIK THE FIRST PAST THE POST DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA
NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA STOLEN ASSET RECOVERY TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA
POLARISASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN KONTEMPORER: AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS
OPTIMALISASI PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DENGAN MODEL PREVENTIVE REVIEW
EUVIMED