EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA

Odie Faiz Guslan

Majalah Hukum Nasional · 21.11.2026 · 56 (1) · 159-179

DOI: 10.33331/v505t162 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Majalah Hukum Nasional, online erschienen am 21.11.2026. Verfasst von Odie Faiz Guslan. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui instrumen hukum pidana. Upaya tersebut diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), yaitu kesatuan sistem yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen hukum. Penelitian bertujuan mengkaji arah kebijakan hukum pidana dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertanyaan penelitian yang dikaji meliputi bagaimana arah kebijakan hukum pidana dalam penyelenggaraan SPPT-TI setelah berlakunya KUHAP 2025 serta kebutuhan pengaturan SPPT-TI dalam menjamin integrasi antarlembaga, pelindungan data pribadi, keamanan siber, dan akuntabilitas. Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa SPPT-TI secara normatif diarahkan untuk mengintegrasikan sistem informasi antarlembaga penegak hukum guna mempercepat penanganan perkara sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, kerangka penyelenggaraannya masih membutuhkan penguatan pada harmonisasi regulasi, standardisasi dan interoperabilitas data, tata kelola akses, pelindungan data pribadi, serta keamanan siber. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengaturan pelaksana yang secara tegas mengatur tata kelola data, pembagian kewenangan, standar pertukaran data, mekanisme keamanan, serta akuntabilitas lintas lembaga.

Zitieren

APA

Guslan, O. F. (2026). ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA. Majalah Hukum Nasional, 56(1), 159-179. https://doi.org/10.33331/v505t162

Vancouver

Guslan OF. ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA. Majalah Hukum Nasional. 2026;56(1):159-179. doi:10.33331/v505t162

BibTeX
@article{Guslan2026,
  author = {Guslan, Odie Faiz},
  title = {ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA},
  journal = {Majalah Hukum Nasional},
  year = {2026},
  volume = {56},
  number = {1},
  pages = {159--179},
  doi = {10.33331/v505t162}
}
Kostenlos starten →