EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

PRINSIP FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP BAGI SUKU ANAK DALAM DI JAMBI

Syai Saladin Usman, Ndaru Widiya Anggraini, Tamara Adriani Powa, Rezky Rahmania, Meri Yarni

Majalah Hukum Nasional · 21.11.2026 · 56 (1) · 95-117

DOI: 10.33331/hdeate56 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Majalah Hukum Nasional, online erschienen am 21.11.2026. Verfasst von Syai Saladin Usman und 4 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Suku Anak Dalam (SAD) merupakan masyarakat hukum adat di Provinsi Jambi yang memiliki keterkaitan erat dengan hutan sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, serta bagian dari identitas budaya mereka. Perkembangan pembangunan, khususnya melalui alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya hutan telah menimbulkan berbagai konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi Suku Anak Dalam serta mengkaji penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai model perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal, serta instrumen hukum internasional terkait masyarakat adat dan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi Suku Anak Dalam belum terlaksana secara optimal, yang tercermin dari konflik agraria, keterbatasan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya perlindungan wilayah adat. Secara normatif, FPIC belum diatur secara komprehensif dalam hukum nasional, terutama mengenai prosedur, kedudukan persetujuan atau penolakan masyarakat adat, serta konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menawarkan model FPIC melalui identifikasi masyarakat dan wilayah adat, pemberian informasi, konsultasi adat, persetujuan atau penolakan, dokumentasi, pengawasan, serta mekanisme keberatan dan pemulihan.

Zitieren

APA

Usman, S. S., Anggraini, N. W., Powa, T. A., Rahmania, R., & Yarni, M. (2026). PRINSIP FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP BAGI SUKU ANAK DALAM DI JAMBI. Majalah Hukum Nasional, 56(1), 95-117. https://doi.org/10.33331/hdeate56

Vancouver

Usman SS, Anggraini NW, Powa TA, Rahmania R, Yarni M. PRINSIP FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP BAGI SUKU ANAK DALAM DI JAMBI. Majalah Hukum Nasional. 2026;56(1):95-117. doi:10.33331/hdeate56

BibTeX
@article{Usman2026,
  author = {Usman, Syai Saladin and Anggraini, Ndaru Widiya and Powa, Tamara Adriani and Rahmania, Rezky and Yarni, Meri},
  title = {PRINSIP FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP BAGI SUKU ANAK DALAM DI JAMBI},
  journal = {Majalah Hukum Nasional},
  year = {2026},
  volume = {56},
  number = {1},
  pages = {95--117},
  doi = {10.33331/hdeate56}
}
Kostenlos starten →