EUVIMED · CrossrefZeitschrift
SAPIENTIA ET VIRTUS
ISSN 2716-2273 · Universitas Katolik Darma Cendika
Neueste Artikel
Penguatan Hukum Adat Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal
Kewenangan Rumah Sakit Dalam Pengambilan Keputusan Merujuk Pasien Ke Rumah Sakit Yang Tidak Disetujui Keluarga Pasien
Peran Developer Melalui PPJB Ditinjau dari Asas Proporsionalitas dalam UU Perlindungan Konsumen dan Perumahan
Urgensi Pengaturan Pembatasan Alat Makan Sekali Pakai dan Sedotan Plastik di SWK Surabaya
Kriminalisasi Balap Liar sebagai Penggunaan Ruang Publik Secara Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana
KEKOSONGAN HUKUM DEEPFAKE SEBAGAI ALAT KEJAHATAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
Analisis Komparatif Pengaturan dan Penerapan Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP Baru Indonesia dan Penal Code Timor-Leste
Analisis Pengaruh Dari Overbelasting Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pada Polda Yogyakarta
Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berlandaskan Asas Musyawarah Mufakat
Menakar Komitmen Penanganan Perubahan Iklim Indonesia Pada Periode Kepemimpinan 2024-2029
Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Anak di Indonesia
ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN TIMOR-LESTE
Urgensi Penguatan Kewenangan KPPU Untuk Menegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital
Intelligence Oversight in Indonesia: The Dilemma of Human Rights and National Security
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENDAPAT DPR RI MENGENAI IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
PENERAPAN SISTEM DEMOKRASI DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KONSTITUSI SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA
PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN REKAYASA GLOBAL DAN HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN
KEDUDUKAN BUMN SEBAGAI KEKAYAAN NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI Mengenai Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden
Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya
Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Rekayasa Global Dan Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan
Kedudukan BUMN Sebagai Kekayaan Negara Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara
Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DISIPLIN
KEDUDUKAN HUKUM BAP ATAS PENYIMPANGAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 56 KUHAP
PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA SECARA SEPIHAK
KENDALA DALAM UPAYA PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM KETENTUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipi Yang Tidak Disiplin
EUVIMED