EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DISIPLIN

Widyawati Boediningsih, Winarto Winarto

Sapientia Et Virtus · 2014

DOI: 10.37477/sev.v1i2.145 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Sapientia Et Virtus, 2014. Verfasst von Widyawati Boediningsih und 1 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penyelenggaraan negara dijalankan oleh pengurus negara yang mempunyai jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara berkewajiban besar untuk mengemban tugas tersebut. Namun pada dasarnya banyak PNS tidak dapat dengan baik melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Banyak terjadi pelanggaran disiplin seperti tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, menghabiskan waktu di tempat-tempat perbelanjaan. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kaitannya dengan disiplin PNS dan hambatan-hambatan yang timbul dalam menerapkan kedisiplinan PNS. Kendala dalam penerapan disiplin PNS adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diamanatkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak pengawasan dan perlunya ketegasan para pejabat dalam memberikan sanksi.

Zitieren

APA

Boediningsih, W., & Winarto, W. (2014). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DISIPLIN. Sapientia Et Virtus. https://doi.org/10.37477/sev.v1i2.145

Vancouver

Boediningsih W, Winarto W. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DISIPLIN. Sapientia Et Virtus. 2014. doi:10.37477/sev.v1i2.145

BibTeX
@article{Boediningsih2014,
  author = {Boediningsih, Widyawati and Winarto, Winarto},
  title = {PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DISIPLIN},
  journal = {Sapientia Et Virtus},
  year = {2014},
  doi = {10.37477/sev.v1i2.145}
}
Kostenlos starten →