KEDUDUKAN HUKUM BAP ATAS PENYIMPANGAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 56 KUHAP
Sapientia Et Virtus · 2014
DOI: 10.37477/sev.v1i2.146 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Sapientia Et Virtus, 2014. Verfasst von Woro Winandi und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat, bentuknya bermacam-macam, antara lain: nasehat hukurn, konsultasi hukum, legal audit, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan perkara pidana lainnya. Bantuan Hukum yang diperlukan oleh tersangka yang terkena Pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperoleh bantuan hukum untuk persidangan perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang mengadopsi pedoman Miranda Rule atau Miranda Principle, formalistic legal thinking dapat tercapai dengan kehadiran penasehat hukum yang bersifat imperative ini, sehingga hak asasi tersangka tetap diperhatikan, dan terjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri tersangka. Jika diabaikan akan mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan menjadi tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (null and void).
Zitieren
APA
Winandi, W., & Alimudin, A. (2014). KEDUDUKAN HUKUM BAP ATAS PENYIMPANGAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 56 KUHAP. Sapientia Et Virtus. https://doi.org/10.37477/sev.v1i2.146
Vancouver
Winandi W, Alimudin A. KEDUDUKAN HUKUM BAP ATAS PENYIMPANGAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 56 KUHAP. Sapientia Et Virtus. 2014. doi:10.37477/sev.v1i2.146
BibTeX
@article{Winandi2014,
author = {Winandi, Woro and Alimudin, Alimudin},
title = {KEDUDUKAN HUKUM BAP ATAS PENYIMPANGAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENERAPAN PASAL 56 KUHAP},
journal = {Sapientia Et Virtus},
year = {2014},
doi = {10.37477/sev.v1i2.146}
}
EUVIMED