EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an
ISSN 2614-3542 · Fakultas Hukum UNPAD (FHUNPAD)
Neueste Artikel
TANTANGAN REGULASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL: SEBUAH STUDI SOCIO-LEGAL DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR
CONSUMER PROTECTION AND RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS IN ELECTRONIC TRANSACTIONS (E-COMMERCE)
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN WISATA DALAM PERSPEKTIF PENERAPAN ASAS TATA GUNA TANAH
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGANALISIS JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI PENGAMAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
ANALISIS PROSPEK PEMBERLAKUKAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH PUBLIKASI POSITIF DAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA KREATIF DAN INOVATIF BISNIS STARTUP DI INDONESIA DALAM ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN (NON-HUNIAN) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PROSES LELANG AGUNAN DEBITUR MACET OLEH BANK
KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA DAN PENYELESAIAN SENGKETA
NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN NOMINEE
KEPASTIAN HUKUM REGULASI TUGAS DAN WEWENANG JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN DISRUPSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA
IMPLEMENTASI PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM MENGADILI TINDAKAN FAKTUAL (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD/OOD)
PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM CLOUD COMPUTING
KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK: POSIBILITAS DAN TANTANGAN NOTARY DIGITALIZATION DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DARI PENGADILAN
PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BUMN YANG MELAKUKAN TINDAKAN INVESTASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN
PENCANTUMAN KLAUSUL JAMINAN DALAM USAHA MODAL VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN BERDASARKAN POJK PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI
KONSISTENSI PENGATURAN NASIONALISASI (EXPROPRIATION) ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) DENGAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR AKIBAT PEMUTUSAN SEPIHAK PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH/BUILD OPERATE AND TRANSFER
PEMBUKTIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN KAEDAH VIRLIJDEN DAN WILSVERKLARING
PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL OLEH SWASTA
PENJUALAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI MUSLIM PRO DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU/XVII/2019 DAN PENEGASANNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN PERUMUSAN KLAUSULA PERJANJIAN
EKSEKUSI LELANG OLEH KREDITOR SEPARATIS PADA MASA PERDAMAIAN DALAM PKPU DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT): PELUANG, TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PRAKTIK
EUVIMED