EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN (NON-HUNIAN) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Salsabila Putri Paramadani, Betty Rubiati, Agus Suwandono

Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an · 2020

DOI: 10.23920/acta.v4i1.326 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 2020. Verfasst von Salsabila Putri Paramadani und 2 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Rumah susun bukan hunian (non-hunian) merupakan bangunan gedung yang diperuntukkan untuk tempat komersial, yang dibiasanya dijadikan tempat perbelanjaan, tempat usaha/pertokoan/kios, perkantoran, perindustrian dan lain sebagainya. Namun pada praktiknya pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian yang telah dibeli oleh konsumen sangat sulit dilakukan, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak memberikan pengaturan secara spesifik mengenai pemanfaatan rumah susun bukan hunian. Keterbatasan mengenai regulasi yang membuat Badan Pertanahan Nasional sering kali menolak dan tidak bersedia untuk mengeluarkan sertifikat hak milik satuan rumah susun atas rumah susun bukan hunian. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek pendaftaran tanah meliputi hak milik atas satuan rumah susun dan pendaftaran sertifikat hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian dilakukan dikarenakan masih ada peraturan perundangan-undangan mengakomodir serta memberikan kepastian hukum atas hak milik konsumen yang akan mendaftarkan hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Zitieren

APA

Paramadani, S. P., Rubiati, B., & Suwandono, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN (NON-HUNIAN) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.326

Vancouver

Paramadani SP, Rubiati B, Suwandono A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN (NON-HUNIAN) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. 2020. doi:10.23920/acta.v4i1.326

BibTeX
@article{Paramadani2020,
  author = {Paramadani, Salsabila Putri and Rubiati, Betty and Suwandono, Agus},
  title = {PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN (NON-HUNIAN) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN},
  journal = {Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an},
  year = {2020},
  doi = {10.23920/acta.v4i1.326}
}
Kostenlos starten →