PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an · 2020
DOI: 10.23920/acta.v4i1.327 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 2020. Verfasst von Deviana Yuanitasari und 1 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 2-mal zitiert (Crossref).
Abstract (Originalsprache)
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kepentingan asing memainkan peran penting dalam perumusan hukum Indonesia dan proses amandemen UUD 1945. Transplantasi norma Hukum Liberal ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuat "Dualisme" dalam sistem ekonomi Indonesia; dualisme ini menimbulkan situasi anomie atau kebingungan di masyarakat, apakah akan mengikuti sistem perekonomian kerakyatan atau sebaliknya, sistem perekonomian Liberal-Kapitalistik. Keadaan anomie, akan berakibat tidak ada kepastian hukum. Kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyakarat menjadi pertanyaan yang ambigu, apakah ini menunjukan pentingnya individu-individu untuk berusaha semaksimal mungkin dan berkompetisi dalam mengakses sumber daya yang ada ada atau pentingnya kerjasama dalam membangun perekonomian nasional. Metode pendekatan yuridis normative dengan pendekatan menggunakan pendekatan (interdisciplinary approach). Akhirnya data hasil penelitian akan disajikan secara dekskriptif dan presktiptif, Penelitian ini tidak saja untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan, namun juga menemukan nilai dan kaidah. Krisis ekonomi menandakan kegagalan sistem hukum kapitalis, di Indonesia sendiri faktanya adalah bahwa Pemerintah Orde Baru, yang “bersumpah” melaksanakan pancasila dan UUD 1945 “secara murni dan konsekuen”, tetapi keinginan ini tidak pernah terwujud karena strategi pembangunan dan politik ekonomi, sebagaimana berulang kali dikritik oleh Bung Hatta, didasarkan pada liberalisme sehingga seperti biasa, persaingan pasar yang liberal selalu dimenangkan oleh yang kuat (konglomerat) dan menindas yang lemah. Ekonomi Pancasila adalah yang paling tepat digunakan Indonesia. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat perdesaan dalam bentuk usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila.
Zitieren
APA
Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327
Vancouver
Yuanitasari D, Suparto S. PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. 2020. doi:10.23920/acta.v4i1.327
BibTeX
@article{Yuanitasari2020,
author = {Yuanitasari, Deviana and Suparto, Susilowati},
title = {PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL},
journal = {Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an},
year = {2020},
doi = {10.23920/acta.v4i1.327}
}
EUVIMED