EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Transmisi Norma Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dalam Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu 2024

Muhajir La Djanudin, Hijrah Lahaling Lahaling, Marwan Djafar

Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 04.11.2026 · 4 (4) · 3635-3645

DOI: 10.69693/ijim.v4i4.3285 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 04.11.2026. Verfasst von Muhajir La Djanudin und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 21 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Putusan Mahkamah Agung mengenai pembulatan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif pada Pemilu 2024 menimbulkan persoalan ketika Komisi Pemilihan Umum menindaklanjutinya melalui surat dinas, bukan melalui perubahan peraturan yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian bentuk, substansi, dan waktu tindak lanjut dengan amar putusan serta mengidentifikasi faktor sistem hukum yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris berbasis studi dokumen dengan perspektif sosiolegal. Data diperoleh dari putusan Mahkamah Agung, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi, serta surat resmi Komisi Pemilihan Umum dan dokumen pencalonan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teori efektivitas hukum dan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat dinas telah mengomunikasikan kewajiban pembulatan ke atas kepada partai politik, tetapi tidak mencabut norma lama, tidak menjelaskan konsekuensi ketidakpatuhan, dan tidak memastikan penyesuaian pedoman verifikasi pada jajaran penyelenggara daerah. Dokumen penetapan daftar calon tetap masih memperlihatkan ketidakpemenuhan ambang keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen. Hambatan yang teridentifikasi meliputi ketidakjelasan bentuk tindak lanjut regulatif, tenggat pelaksanaan yang tidak selaras dengan tahapan pencalonan, serta keterbatasan mekanisme koordinasi dan koreksi kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyampaian putusan melalui surat dinas belum cukup untuk memastikan kepatuhan formal dan substantif. Pengaturan khusus mengenai bentuk tindakan, tenggat pelaksanaan, dan pengawasan tindak lanjut putusan diperlukan agar koreksi norma dapat dilaksanakan sebelum tahapan pencalonan berakhir.

Zitieren

APA

Djanudin, M. L., Lahaling, H. L., & Djafar, M. (2026). Transmisi Norma Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dalam Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu 2024. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(4), 3635-3645. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i4.3285

Vancouver

Djanudin ML, Lahaling HL, Djafar M. Transmisi Norma Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dalam Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu 2024. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(4):3635-3645. doi:10.69693/ijim.v4i4.3285

BibTeX
@article{Djanudin2026,
  author = {Djanudin, Muhajir La and Lahaling, Hijrah Lahaling and Djafar, Marwan},
  title = {Transmisi Norma Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dalam Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu 2024},
  journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {4},
  pages = {3635--3645},
  doi = {10.69693/ijim.v4i4.3285}
}
Kostenlos starten →