EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam Kredit Digital (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2024)

M. Fathir Trio Anthony, Joko Widarto, I Gede Hartandi Kurniawan

Journal on Education · 01.09.2026 · 9 (1) · 48-57

DOI: 10.31004/joe.v8i3.9647 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 01.09.2026. Verfasst von M. Fathir Trio Anthony und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini mengkaji fenomena distorsi Asas Kebebasan Berkontrak (contractvrijheid) dalam ekosistem kredit digital yang cenderung melahirkan ketimpangan struktural yang ekstrem bagi debitur. Kebebasan berkontrak yang termanifestasi melalui mekanisme click-wrap agreement dalam praktiknya menjelma menjadi kontrak perlekatan (adhesion contract) yang sarat akan klausula eksonerasi sepihak, sehingga menegasikan hakikat otonomi kehendak yang berkeadilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) melalui telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kredit digital telah mengalami pergeseran fungsi dari instrumen otonom menjadi alat legalisasi eksploitasi ekonomi akibat adanya ketimpangan posisi tawar (bargaining position) dan asimetri informasi yang masif. Selanjutnya, Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024 hadir sebagai bentuk intervensi yudisial (judicial intervention) yang fundamental. Mahkamah Agung secara progresif menetapkan bahwa kelalaian regulasi oleh pemerintah dan OJK merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). Melalui putusan ini, perlindungan hukum represif ditegakkan dengan mewajibkan restrukturisasi regulasi sektoral OJK, yang meliputi pelarangan klausula baku sepihak, pembatasan rigid suku bunga moratoir, perlindungan privasi data siber, serta pengenaan sanksi pencabutan izin usaha bagi platform yang eksploitatif. Putusan ini menandai transformasi paradigma penegakan hukum perdata dari keadilan formal menuju keadilan substantif yang berbasis pada asas keseimbangan kontrak (evenredigheidsbeginsel).

Zitieren

APA

Anthony, M. F. T., Widarto, J., & Kurniawan, I. G. H. (2026). Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam Kredit Digital (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2024). Journal on Education, 9(1), 48-57. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9647

Vancouver

Anthony MFT, Widarto J, Kurniawan IGH. Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam Kredit Digital (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2024). Journal on Education. 2026;9(1):48-57. doi:10.31004/joe.v8i3.9647

BibTeX
@article{Anthony2026,
  author = {Anthony, M. Fathir Trio and Widarto, Joko and Kurniawan, I Gede Hartandi},
  title = {Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam Kredit Digital (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2024)},
  journal = {Journal on Education},
  year = {2026},
  volume = {9},
  number = {1},
  pages = {48--57},
  doi = {10.31004/joe.v8i3.9647}
}
Kostenlos starten →