Analisis Klausul Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus dalam Kontrak Komersial Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/PDT/2025
Journal on Education · 15.06.2026 · 8 (3) · 656-669
DOI: 10.31004/joe.v8i3.9469 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 15.06.2026. Verfasst von Wulan Dewi Yulianti und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Perkembangan praktik bisnis modern meningkatkan kebutuhan terhadap pengaturan risiko kontraktual yang mampu mengantisipasi perubahan ekonomi maupun gangguan pelaksanaan perjanjian. Sengketa antara PT Parit Padang Global dan PT Maesindo Indonesia yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 memperlihatkan adanya perbedaan antara keadaan memaksa dan risiko bisnis biasa dalam pelaksanaan kontrak komersial. Putusan tersebut mempertegas bahwa kesulitan ekonomi dan hambatan operasional yang masih berada dalam lingkup risiko usaha tidak dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio decidendi Mahkamah Agung mengenai batasan force majeure dalam kontrak komersial serta merumuskan model klausul force majeure dan rebus sic stantibus yang lebih adaptif terhadap perubahan keadaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan konstruksi doktrin hukum kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tetap mempertahankan dominasi asas pacta sunt servanda dengan membedakan secara tegas antara force majeure dan risiko bisnis. Di sisi lain, kontrak komersial modern memerlukan pengaturan hardship atau rebus sic stantibus untuk mengakomodasi perubahan keadaan yang tidak menyebabkan kemustahilan pelaksanaan prestasi, tetapi mengubah keseimbangan ekonomi kontrak secara drastis. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi klausul yang memisahkan secara jelas antara force majeure dan hardship melalui mekanisme renegosiasi, penyesuaian prestasi, serta prosedur penyelesaian sengketa berjenjang.
Zitieren
APA
Yulianti, W. D., & Silalahi, W. (2026). Analisis Klausul Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus dalam Kontrak Komersial Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/PDT/2025. Journal on Education, 8(3), 656-669. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9469
Vancouver
Yulianti WD, Silalahi W. Analisis Klausul Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus dalam Kontrak Komersial Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/PDT/2025. Journal on Education. 2026;8(3):656-669. doi:10.31004/joe.v8i3.9469
BibTeX
@article{Yulianti2026,
author = {Yulianti, Wulan Dewi and Silalahi, Wilma},
title = {Analisis Klausul Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus dalam Kontrak Komersial Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/PDT/2025},
journal = {Journal on Education},
year = {2026},
volume = {8},
number = {3},
pages = {656--669},
doi = {10.31004/joe.v8i3.9469}
}
EUVIMED