Klausula Eksonerasi Perjanjian Kemitraan Transportasi Daring Sebagai Gejala Machtsstaat: Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 dan Perpres Nomor 27 Tahun 2026
Journal on Education · 01.09.2026 · 9 (1) · 35-47
DOI: 10.31004/joe.v8i3.9646 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 01.09.2026. Verfasst von Elva Tamila und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan platform transportasi daring terbukti digunakan untuk menggeser seluruh beban risiko operasional kepada mitra pengemudi yang posisi tawarnya jauh lebih terbatas. Larangan atas praktik tersebut sejatinya telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga keberlangsungannya lebih dari dua dekade mencerminkan persoalan serius dalam penegakan hukum yang mendesak untuk dikaji. Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 serta Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kajian ini menyimpulkan bahwa klausula eksonerasi batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bertahannya praktik tersebut selama 27 tahun merupakan cerminan nyata gejala machtsstaat dalam hukum privat. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online membawa terobosan berarti, namun meninggalkan celah normatif yang harus segera dijembatani melalui peraturan pelaksana yang konkret.
Zitieren
APA
Tamila, E., & Kurniawan, I. G. H. (2026). Klausula Eksonerasi Perjanjian Kemitraan Transportasi Daring Sebagai Gejala Machtsstaat: Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 dan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Journal on Education, 9(1), 35-47. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9646
Vancouver
Tamila E, Kurniawan IGH. Klausula Eksonerasi Perjanjian Kemitraan Transportasi Daring Sebagai Gejala Machtsstaat: Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 dan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Journal on Education. 2026;9(1):35-47. doi:10.31004/joe.v8i3.9646
BibTeX
@article{Tamila2026,
author = {Tamila, Elva and Kurniawan, I Gede Hartadi},
title = {Klausula Eksonerasi Perjanjian Kemitraan Transportasi Daring Sebagai Gejala Machtsstaat: Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 dan Perpres Nomor 27 Tahun 2026},
journal = {Journal on Education},
year = {2026},
volume = {9},
number = {1},
pages = {35--47},
doi = {10.31004/joe.v8i3.9646}
}
EUVIMED