EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Klausula Eksonerasi Perjanjian Kemitraan Transportasi Daring Sebagai Gejala Machtsstaat: Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 dan Perpres Nomor 27 Tahun 2026

Elva Tamila, I Gede Hartadi Kurniawan

Journal on Education · 01.09.2026 · 9 (1) · 35-47

DOI: 10.31004/joe.v8i3.9646 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 01.09.2026. Verfasst von Elva Tamila und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan platform transportasi daring terbukti digunakan untuk menggeser seluruh beban risiko operasional kepada mitra pengemudi yang posisi tawarnya jauh lebih terbatas. Larangan atas praktik tersebut sejatinya telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga keberlangsungannya lebih dari dua dekade mencerminkan persoalan serius dalam penegakan hukum yang mendesak untuk dikaji. Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 serta Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kajian ini menyimpulkan bahwa klausula eksonerasi batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bertahannya praktik tersebut selama 27 tahun merupakan cerminan nyata gejala machtsstaat dalam hukum privat. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online membawa terobosan berarti, namun meninggalkan celah normatif yang harus segera dijembatani melalui peraturan pelaksana yang konkret.

Zitieren

APA

Tamila, E., & Kurniawan, I. G. H. (2026). Klausula Eksonerasi Perjanjian Kemitraan Transportasi Daring Sebagai Gejala Machtsstaat: Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 dan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Journal on Education, 9(1), 35-47. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9646

Vancouver

Tamila E, Kurniawan IGH. Klausula Eksonerasi Perjanjian Kemitraan Transportasi Daring Sebagai Gejala Machtsstaat: Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 dan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Journal on Education. 2026;9(1):35-47. doi:10.31004/joe.v8i3.9646

BibTeX
@article{Tamila2026,
  author = {Tamila, Elva and Kurniawan, I Gede Hartadi},
  title = {Klausula Eksonerasi Perjanjian Kemitraan Transportasi Daring Sebagai Gejala Machtsstaat: Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 dan Perpres Nomor 27 Tahun 2026},
  journal = {Journal on Education},
  year = {2026},
  volume = {9},
  number = {1},
  pages = {35--47},
  doi = {10.31004/joe.v8i3.9646}
}
Kostenlos starten →