EUVIMED · CrossrefJournal
Constitution Journal
ISSN 2962-1720 · IAIN Jember
Latest articles
Transformasi Kelembagaan BPIP dan Implikasinya terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Analisis Putusan Panitia Khusus DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Good Governace
Analisis Yuridis Tanggung Jawab KOMDIGI terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
The Impact of Regional Autonomy on Community Welfare Enhancement
Implikasi Pasal 97 Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD terhadap Desentralisasi Fiskal
Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Non Eksekutif yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Pengaruh Politik Dinasti di Kabupaten Probolinggo Terhadap Sistem Demokrasi Dalam Menjalankan Asas Keterbukaan
Evaluasi Hukum Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Pajak Karbon Sebagai Instrumen Green Fiscal Policy
Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan
Eksodus Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023
Problematika Penghapusan Batasan Jumlah Anggota Wantimpres Melalui Teori Pilihan Rasional
Pancasila Sebagai Landasan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia
Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan.
Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia
Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
BATAS KEKUASAAN PRESIDEN DALAM KONSTITUSI INDONESIA
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN TEORI POSITIVISME DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI
PELAKSANAAN KERJASAMA EKSTRADISI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN SISTEM KEKEBALAN HUKUM DI KAWASAN ASEAN
KEWENANGAN POSITIVE LEGISLATURE MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
RELASI AGAMA DAN NEGARA (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID DAN ABDURRAHMAN WAHID)
UPAYA PANITIA DALAM MENGATASI KECURANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SAMBIMULYO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI
TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 (STUDI KASUS KANTOR CAMAT CANDI, SIDOARJO)
KEDUDUKAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (TELAAH YURIDIS NORMATIF PUTUSAN MK)
PENEGAKAN HUKUM PENGEBORAN MINYAK ILEGAL PADA PERTAMBANGAN RAKYAT
ANALISIS PEMADAMAN PENERANGAN JALAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK
POLITIK HUKUM PENYATUAN KELEMBAGAAN LITBANG JIRAP DAN IMPLIKASINYA BAGI KELEMBAGAAN DAN PENATAAN SDM
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENYELENGGARAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
POLITIK HUKUM PEMBATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA
PROBLEMATIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PASCA PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XX/2022
EUVIMED