EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Constitution Journal
ISSN 2962-1720 · IAIN Jember
Neueste Artikel
Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia
Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
PELAKSANAAN KERJASAMA EKSTRADISI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN SISTEM KEKEBALAN HUKUM DI KAWASAN ASEAN
KEWENANGAN POSITIVE LEGISLATURE MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
RELASI AGAMA DAN NEGARA (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID DAN ABDURRAHMAN WAHID)
UPAYA PANITIA DALAM MENGATASI KECURANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SAMBIMULYO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI
TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 (STUDI KASUS KANTOR CAMAT CANDI, SIDOARJO)
KEDUDUKAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (TELAAH YURIDIS NORMATIF PUTUSAN MK)
PENEGAKAN HUKUM PENGEBORAN MINYAK ILEGAL PADA PERTAMBANGAN RAKYAT
ANALISIS PEMADAMAN PENERANGAN JALAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK
POLITIK HUKUM PENYATUAN KELEMBAGAAN LITBANG JIRAP DAN IMPLIKASINYA BAGI KELEMBAGAAN DAN PENATAAN SDM
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENYELENGGARAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
POLITIK HUKUM PEMBATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA
PROBLEMATIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PASCA PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XX/2022
INTEGRASI SYARIAH DALAM PERATURAN DAERAH INDONESIA: DIALEKTIKA FILSAFAT HUKUM ISLAM PROFETIK DAN PARADIGMA THOMAS KUHN
Buying and Selling Gas LPG 3 Kg According to Law Number 8 of 1999 and Sharia: Case Study in Bengkalis District
POLITIK HUKUM DI DALAM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: KAJIAN TERHADAP PERPPU CIPTA KERJA
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 79/PUU-XVII/2019 TENTANG REVISI KEDUA UNDANG-UNDANG KPK
QUO VADIS PENGANGKATAN GUNTUR HAMZAH SEBAGAI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI ASPEK KONSTITUSIONALITAS
JURIDICAL ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN GOVERNMENT SYSTEMS IN THE DIGITAL ERA
MENELISIK HAMBATAN PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT ADAT DALAM KEPEMILIKAN E-KTP SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PANCASILA
PEMIKIRAN KH. ACHMAD SIDDIQ TENTANG RELASI AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
URGENSI PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM AD HOC MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA JUDICIAL REVIEW
LEGAL STANDING PERATURAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM POLEMIK ATURAN KAWIN BEDA AGAMA
MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL
DEKONSTRUKSI TRANSISI ENERGI MELALUI OPTIMALISASI ENERGI TERBARUKAN DENGAN AKSELERASI PAJAK KARBON
EUVIMED