EUVIMED · CrossrefZeitschrift
JAPHTN-HAN
ISSN 2828-8378 · Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Neueste Artikel
Rewriting to Erasure: The Politics of Forgetting the 1998 Mass Rapes in Post-Authoritarian Indonesia
Evaluation of Obstacles to BPK Supervision of Village Fund Management: A Case Study in East Lampung Regency
Citizenship Status and Rights During Permanent Migration of Indonesian Migrant Workers in Malaysia
The Constitutional Dilemma of Filling Vacant Regional Head Positions Following the Separation Elections
Accumulation by Dispossession, yet Legal: Contesting Interests in Land Acquisition Law
Urgensi Reformasi Regulasi Ganti Rugi dalam Sengketa Onrechtmatige Overheidsdaad Pemerintah Indonesia
Tinjauan Yuridis Terhadap Desain Sistem Pengawasan Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Reaktivasi Doktrin Fiktif Negatif dalam Perlindungan Hukum atas Sikap Diam Pemerintahan
Pengaruh Modal Sosial Perwakilan Ombudsman RI di Yogyakarta dalam Perubahan Pelayanan Publik
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
MODEL PEMILIHAN SERENTAK DAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
PEMILIHAN UMUM SERENTAK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
DISFUNGSIONAL PROSES DISMISSAL PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 41/G/LH/2018/PTUN.PBR
POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH: PERSIMPANGAN ANTARA HAK ASASI DAN DEMOKRASI
ANALISIS FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: HAMBATAN PEMILU DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS REZIM ORDE BARU
BENTUK IDEAL TINDAK LANJUT ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TINJAUAN RANGKAP JABATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
PERDEBATAN STATUS UANG DAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006
SISTEM PERIZINAN BERBASIS RISIKO : SEBUAH PERBANDINGAN ANTARA NEGARA AUSTRALIA DAN NEGARA INDONESIA
KEDUDUKAN HUKUM KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SEJAK PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
PROBLEMATIKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI DENGAN PEMBERLAKUAN KENAIKAN TARIF PPN
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KEKURANGAN PERBENDAHARAAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Implikasi Peniadaan Peraturan Pemerintah Terhadap Undang-Undang Ekonomi Kreatif
REALISASI WACANA PENUNDAAN PEMILU: MANIFESTASI KONTRAINDIKASI TERHADAP SUPREMASI KONSTITUSI DAN DEMOKRASI
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM PASCA PENETAPAN SUARA NASIONAL OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah
Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat dalam Pemilihan Legislatif di Papua
EUVIMED