EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: HAMBATAN PEMILU DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS REZIM ORDE BARU

Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Andre Hartian Susanto, Axcel Deyong Aponno

JAPHTN-HAN · 2022

DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i1.3 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift JAPHTN-HAN, 2022. Verfasst von Rahmat Bijak Setiawan Sapii und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis mengalami pasang surut dan dinamika yang cukup besar. Di mulai dari terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang belum mewadahi konsep pelaksanaan pemilu sehingga terjadi kekosongan hukum seiring berjalannya waktu. Puncaknya ketika rezim orde baru menguasai pemerintahan Indonesia yang menutup segala kemungkinan pelaksanaan pemilu yang demokratis karena segala keputusan terintegrasi dari pemerintahan pusat. Undang - Undang yang mengatur tentang pemilu tidak memberi ruang kepada publik untuk memilih opsi yang banyak dan beragam, namun terkesan satu calon sampai bertahun tahun. Kekosongan tersebut diakibatkan dari konfigurasi politik yang tertutup dan otoriter pada zaman orde baru, dan sangat minimnya konsep penyelesaian sengketa proses pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang - undang tentang pemilihan umum dan bahan hukum sekunder yang memaksimalkan buku, jurnal, dan kasus sengketa pemilu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan umum pada masa orde baru belum ideal dan jauh dari nilai - nilai demokratis dan berintegritas. Hal tersebut disebabkan oleh instrumen hukum pemilihan umum yang tidak memadai diantarnya yakni adanya kekosongan hukum pengaturan penyelesaian sengketa proses pemilu dan penyelenggara pemilu yang tidak independen. Oleh sebab itu, diperlukan instrumen hukum yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Zitieren

APA

Sapii, R. B. S., Susanto, A. H., & Aponno, A. D. (2022). KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: HAMBATAN PEMILU DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS REZIM ORDE BARU. JAPHTN-HAN. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.3

Vancouver

Sapii RBS, Susanto AH, Aponno AD. KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: HAMBATAN PEMILU DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS REZIM ORDE BARU. JAPHTN-HAN. 2022. doi:10.55292/japhtnhan.v1i1.3

BibTeX
@article{Sapii2022,
  author = {Sapii, Rahmat Bijak Setiawan and Susanto, Andre Hartian and Aponno, Axcel Deyong},
  title = {KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: HAMBATAN PEMILU DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS REZIM ORDE BARU},
  journal = {JAPHTN-HAN},
  year = {2022},
  doi = {10.55292/japhtnhan.v1i1.3}
}
Kostenlos starten →