EUVIMED · CrossrefJournal
De Juncto Delicti: Journal of Law
ISSN 2807-372X · LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang - Research Department in Indonesia University
Latest articles
Penerapan Zero Tolerance dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Anak
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ADAT BATAK
EKSISTENSI LOKIKA SANGGRAHA SEBAGAI DELIK ADAT BALI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PETINGGI HARIAN KEDAULATAN RAKYAT SOEMADI M WONOHITO DALAM PERSPEKTIF PIDANA
PERANAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI MILENIAL
ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA SERTA SANKSI DAN PENERAPANNYA DALAM TINDAK PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KERINCI)
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KEBOCORAN DATA BPJS DALAM PERSPEKTIF UU ITE
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBER BULLYING PADA ANAK DI BAWAH UMUR
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN CYBERPORN BAGI PENGGUNA APLIKASI TWITTER
KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DALAM UNDANG- UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) NOMOR 11 TAHUN 2008 (TERHADAP KASUS GALIH GINANJAR)
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI INDONESIA
Defamation Criteria KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DALAM UNDANG- UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) NOMOR 11 TAHUN 2008 (TERHADAP KASUS GALIH GINANJAR)
PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK ATAS PENETAPAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
EFEKTIVITAS PENGATURAN TERHADAP KEBEBASAN PERS BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DI MASA PANDEMI COVID – 19 DALAM PERSPEKTIF PIDANA
PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HAJI DAN DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM) “DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 302PK/PID.SUS/2018”
KEJAHATAN CARDING DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI
ANALISIS KASUS PENIPUAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI BIDANG KONTRUKSI
TINDAK PIDANA KORUPSI DAlAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERKARA PENGEMBALIAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBER CRIME DALAM BENTUK PHISING
DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM SEBAGAI TANTANGAN DIMENSI BARU KEAMANAN SIBER
PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MEMBRANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI
PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP BUPATI PADA FASILITAS RAKYAT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
ANALISIS SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERSPEKTIF HAM
PEMBERIAN PIDANA PADA KASUS cybercrime DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF
EUVIMED