DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM SEBAGAI TANTANGAN DIMENSI BARU KEAMANAN SIBER
De Juncto Delicti: Journal of Law · 2023
DOI: 10.35706/djd.v3i1.8048 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift De Juncto Delicti: Journal of Law, 2023. Verfasst von Izfahany Mahesa Sautaqi und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref).
Abstract (Originalsprache)
ABSTRAK Definisi Kerugian Keuangan negara adalah konsep atau tindakan yang mengacu pada contoh tertentu dari keadaan keuangan negara, yang secara umum dipahami merujuk pada organisasi tertentu yang didirikan oleh seorang penguasa sekaligus berdaulat, dalam hal ini adalah bangsa. Kasus pengembalian hasil korupsi kepada negara tidak sedikit yang beranggapan bahwa tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum akan suatu tindak pidana korupsi dengan dipulihkan nya unsur kerugian negara membuat tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum pada tindak pidana korupsi. Meskipun transaksi tersebut mungkin dimulai dengan langkah yang benar, secara moral, sangat sulit untuk dibenarkan. Kajian kali ini menggunakan metodologi normatif yuridis dengan pendekatan status (status approach) atau pendekatan yuridis, yaitu kajian produk-produk yang berkaitan dengan hukum. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi secara yuridis dilaksanakan dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHAP. Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian, Ganti Rugi Keuangan. ABSTRACT The definition of State Financial Loss is a concept or action that refers to a particular example of the state's financial situation, which is generally understood to refer to a certain organization founded by a ruler who is also sovereign, in this case the nation. In the case of returning the proceeds of corruption to the state, there are not a few who think that the public prosecutor's indictment of a criminal act of corruption has not been fulfilled by restoring the element of state losses, making the public prosecutor's indictment of a criminal act of corruption unfulfilled. While the transaction may have started on the right foot, morally speaking, it is very difficult to justify. This study uses a juridical normative methodology with a status approach or a juridical approach, namely the study of products related to law. Efforts to recover state financial losses due to the occurrence of criminal acts of corruption are legally carried out from the investigation stage, the prosecution stage and the execution stage or implementation of court decisions regulated in the Criminal Procedure Code. Keywords: Corruption, Returns, Financial Compensation.
Zitieren
APA
Sautaqi, I. M., Garnida, D. A., & Effendi, R. F. (2023). DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM SEBAGAI TANTANGAN DIMENSI BARU KEAMANAN SIBER. De Juncto Delicti: Journal of Law. https://doi.org/10.35706/djd.v3i1.8048
Vancouver
Sautaqi IM, Garnida DA, Effendi RF. DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM SEBAGAI TANTANGAN DIMENSI BARU KEAMANAN SIBER. De Juncto Delicti: Journal of Law. 2023. doi:10.35706/djd.v3i1.8048
BibTeX
@article{Sautaqi2023,
author = {Sautaqi, Izfahany Mahesa and Garnida, Dewanti Ayu and Effendi, Rifqi Fauzi},
title = {DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM SEBAGAI TANTANGAN DIMENSI BARU KEAMANAN SIBER},
journal = {De Juncto Delicti: Journal of Law},
year = {2023},
doi = {10.35706/djd.v3i1.8048}
}
EUVIMED