EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Journal Presumption of Law
ISSN 2656-7725 · Universitas Majalengka
Neueste Artikel
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN PAJAK DAERAH DALAM PERSPEKTIF ROSCOE POUND
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG ECONOMY MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL: TANTANGAN PEMBAJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN KULINER TRADISIONAL INDONESIA (RENDANG) BERDASARKAN ASPEK PERDAGANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (TRIPS)
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAKS DI KOTA MEDAN (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TOKO ONLINE DITINJAU DARU UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
IMPLEMENTASI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJALENGKA
KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI METODE KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
VERIFIKASI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KABUPATEN SUMEDANG
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN) DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2018/PN MJL
MEKANISME PENINGKATAN BADAN USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) MENJADI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)
WANPRESTASI PEMERINTAH TERHADAP WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DIKAITKAN DENGAN KONSEP TEORI KONTRAK
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG TERJADI DI KABUPATEN MAJALENGKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 170 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA
KAJIAN YURIDIS TENTANG RELEVANSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM TEORI DAN PRAKTEK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEPROFESIONALANNYA DIKAITKAN DENGAN PUNISHMENT DALAM MENDISIPLINKAN SISWA
ANALISIS YURIDIS TENTANG JASA PERANTARA MAKELAR TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA
FENOMENA BUDAYA POLITIK PAROKIAL DAN PERWUJUDANDEMOKRASI PANCASILA DALAM PERSFEKTIF HUKUM TATA NEGARA
ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
KEBERADAAN PIDANA ADAT DALAM MAZHAB SEJARAH DIHUBUNGKAN DENGAN POSITIVISME HUKUM
TINJAUAN YURIDIS TENTANG EFEKTIVITAS JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN STANDAR BAKU DALAM MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK BPR DENGAN NASABAH (Studi di Perumda BPR Majalengka).
REKONSTRUKSI POSITIVISME DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM KERJASAMA FRANCHISE RESTO PASTA KANGEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG (Studi di Resto Pasta Kangen Majalengka)
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 310 AYAT (4) DAN 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PASAL 359 KUHP
PERJANJIAN BAKU KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL STUDI KASUS PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI
KONSTRUKSI PUNGUTAN LIAR PADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR
KARAKTERISTIK NEGARA HUKUM PANCASILA YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA
EUVIMED