EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG ECONOMY MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON

Mohamad Dino Setiawan, A. Basuki Babussalam

Journal Presumption of Law · 25.04.2026 · 8 (1) · 59-79

DOI: 10.31949/jpl.v8i1.17501 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal Presumption of Law, online erschienen am 25.04.2026. Verfasst von Mohamad Dino Setiawan und 1 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref). Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Perkembangan gig economy telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hubungan kerja yang semakin fleksibel, berbasis tugas, dan tidak selalu terikat pada hubungan kerja konvensional. Fleksibilitas tersebut di satu sisi memberikan peluang ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kerentanan gig worker terhadap pemutusan relasi kerja secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara penyedia kerja dan gig worker dalam relasi kerja, sebagaimana juga terlihat dalam praktik pemutusan hubungan kerja yang menempatkan pekerja pada posisi rentan ketika pengakhiran hubungan kerja dilakukan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas pemutusan relasi kerja dalam gig economy dengan menggunakan perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi gig worker dalam konteks pemutusan relasi kerja belum diatur secara komprehensif dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Perlindungan yang tersedia cenderung bersifat represif, yakni baru hadir setelah terjadinya sengketa, sementara perlindungan preventif belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi gig worker dalam menghadapi risiko pemutusan relasi kerja.

Zitieren

APA

Setiawan, M. D., & Babussalam, A. B. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG ECONOMY MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON. Journal Presumption of Law, 8(1), 59-79. https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17501

Vancouver

Setiawan MD, Babussalam AB. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG ECONOMY MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON. Journal Presumption of Law. 2026;8(1):59-79. doi:10.31949/jpl.v8i1.17501

BibTeX
@article{Setiawan2026,
  author = {Setiawan, Mohamad Dino and Babussalam, A. Basuki},
  title = {PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG ECONOMY MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON},
  journal = {Journal Presumption of Law},
  year = {2026},
  volume = {8},
  number = {1},
  pages = {59--79},
  doi = {10.31949/jpl.v8i1.17501}
}
Kostenlos starten →