EUVIMED · CrossrefZeitschrift
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW
ISSN 2614-1485 · Universitas Pakuan
Neueste Artikel
Advantages and Disadvantages of Implementing a Regional Autonomy System on the Independence of a Region
Legal Protection For Residents Of The Setia Mekar Residence 2 Cluster Who Were Displaced Based On Decision No. 999 Pk/Pdt/2023
The Effectiveness of the Old Criminal Code in Countering Online Gambling: An Analysis of Normative Weaknesses and a Comparison of Its Regulation with the ITE Law
The Role Of The National Police In Preventing And Handling The Crime Of Violent Theft (Begal) In The Jurisdiction Medan Police
Conceptualization Of Meaningful Participation As An Instrument For Participatory Legal Awareness Building
Literature Study of The Implementation and Policy of Military Telemedicine In Support Of Troop Mobilization In Conflict Areas
The Influence of Criminal Norms in the New Criminal Code on Variations in Judges' Decisions
Reconstructing International Humanitarian Law for the Use of Autonomous Weapon Systems in Modern Defence: Addressing Meaningful Human Control and the Accountability Gap
Transforming Terrestrial Defense Doctrines In Response To Cyber And Space Domain Threats
Fragmentation of Authority in National Cyber Defense A Legal Analysis of Overlapping Inter-Agency Authority and the Urgency of Integrated Command
KEJAHATAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH OKNUM ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN PROFESINYA
Aspek Hukum Penerapan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Dikaitkan Dengan Eksistensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT)
PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENJAGA TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH
TRANSFORMASI KEUANGAN PUBLIK MENJADI KEUANGAN PERDATA DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) OLEH PEMERINTAH
PERKEMBANGAN DAN PERGESERAN PEMIDANAAN
ANALISIS PENERAPAN PASAL 148 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Analisis Yuridis Pasal 9 UU Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Yang Mengakibatkan Terjadinya Penelantaran Terhadap Istri Sehingga Terjadinya Pengajuan Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Cibinong
FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DITINJAU DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS DAN KEPENTINGAN UMUM
IMPLEMENTASI TEORI STRATEGI ILMU SOSIAL DAN HERMENEUTIKA HUKUM DALAM RANGKA MELAMPAUI PASAL 86 KUHAP
AL-AHKAM AL-KHAMS SEBAGAI KLASIFIKASI DAN KERANGKA NALAR NORMATIF HUKUM ISLAM: TEORI DAN PERBANDINGAN
Aspek teori hukum dalam KEJAHATAN KORPORASI
TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT
PERSPEKTIF PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG/PERPPU
Konstitusionalisme Komunitas ASEAN dan Penegakan Rule of Law1
PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PASCA AMANDEMEN KONSTITUSI
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PARADIGMA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MODEL ALTERNATIF PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI BOGOR
ANALISIS PENGATURAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 BESERTA PERMASALAHANNYA
EUVIMED