EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

ANALISIS PENGATURAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Mutia Raras Respati

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW · 2018

DOI: 10.33751/.v4i2.883 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift PALAR | PAKUAN LAW REVIEW, 2018. Verfasst von Mutia Raras Respati.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

ABSTRAKStudi ini berjudul analisis pengaturan Arbitrase dalam UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini disusun untuk menemukan jawaban dari isu hukum berikut : 1) Bagaimana Arbitrase dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ? 2) Bagaimana proses prosedural yang tepat untuk menyelesaikan sengketa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan didukung oleh analisis penelitian lapangan sebagai pendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku bisnis diatur dalam UU Perlindungan Konsumen masih menimbulkan banyak isu hukum, diantaranya : a) tidak cocok bahkan bertentangan dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. b) terdapat kontradiksi antara Bab-babnya yaitu Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2). c) terdapat perbedaan posisi antara konsumen di dalam UU Perlindungan Konsumen dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2) Lemahnya konstruksi hukum dalam pelaksanaan Arbitrase BPSK karena tidak adanya pengaturan prosedur yang jelas dalam UU Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350 MPP/Kep/12/2001 sebagaimana juga halnya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006Kata kunci : sengketa konsumen, arbitrase, UU Perlindungan Konsumen

Zitieren

APA

Respati, M. R. (2018). ANALISIS PENGATURAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. PALAR | PAKUAN LAW REVIEW. https://doi.org/10.33751/.v4i2.883

Vancouver

Respati MR. ANALISIS PENGATURAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. PALAR | PAKUAN LAW REVIEW. 2018. doi:10.33751/.v4i2.883

BibTeX
@article{Respati2018,
  author = {Respati, Mutia Raras},
  title = {ANALISIS PENGATURAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA},
  journal = {PALAR | PAKUAN LAW REVIEW},
  year = {2018},
  doi = {10.33751/.v4i2.883}
}
Kostenlos starten →