EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Jurnal Cahaya Keadilan
ISSN 2339-1693 · Universitas Putera Batam
Neueste Artikel
KETERKAITAN POLITIK DENGAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTAR NEGARA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN YURIDIKSI PADA SENGKETA INTERNASIONAL: STUDI KASUS EKSTRADISI LIM YONG NAM
ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN HAM BERAT KASUS TIMOR TIMUR
TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT OLEH PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN: ANALISIS FAKTOR EKONOMI, PERSELINGKUHAN, DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PUBLIK FIGUR ANAK KORBAN CYBERBULLYING DI RUANG DIGITAL PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU ITE
TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGATUR TEKNOLOGI DEEPFAKE: STUDI KASUS PENYEBARAN DISINFORMASI DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA
FILSAFAT HUKUM DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN-PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 DI KEPULAUAN RIAU
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBILK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (Studi Perbandingan Negara Jepang)
PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI OLEH KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBAIKAN KAPAL
DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG MATA KULIAH PANCASILA SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB DI PERGURUAN TINGGI
MEMAHAMI PENGATURAN PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN
KASUS PENYELESAIAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA
QUO VADIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
UNFAIR TRADE PRACTICES DAN ANTI-DUMPING CODE
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE,SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERPERIKEMANUSIAAN DAN BERKEADILAN
KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
ASPEK HUKUM JOINT VENTURE PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA
EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, STUDI KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM HATI NURANI NUSANTARA (HANURA) KOTA BATAM
HUKUM DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF TEORI
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI KOMUNIKASI PEMASARAN BRAND ALFATEEMA DALAM PERSPEKTIF UU ITE
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI NASIONAL
UPAYA KEJAKSAAN MEMBERIKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA
EKSISTENSI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE TERKAIT TINDAKAN TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
INFORMED CONSENT PADA KASUS OPERASI BESAR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
URGENSI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 KAITANNYA DENGAN PENGATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATAM
Analisis Yuridis Eksekusi Lelang Barang Jaminan Debitur Wanprestasi Melalui Kantor Pelayanan Lelang dan Kekayaan Negara Kota Batam
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan dan Pengukuran Kapal Berdasarkan Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan dan Pelabuhan Kota Batam
Keabsahan Surat Kuasa Yang Diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia
Implementasi Hukum Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Galang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
EUVIMED