EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGATUR TEKNOLOGI DEEPFAKE: STUDI KASUS PENYEBARAN DISINFORMASI DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA

Johana Jelita Hutasoit, Diki Zukriadi

Jurnal Cahaya Keadilan · 30.10.2026 · 14 (2) · 27-34

DOI: 10.33884/yvgacm55 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Cahaya Keadilan, online erschienen am 30.10.2026. Verfasst von Johana Jelita Hutasoit und 1 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Perkembangan teknologi digital, khususnya teknologi deepfake, telah menciptakan tantangan baru bagi hukum internasional, terutama dalam konteks konflik bersenjata modern. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum internasional merespons penyebaran disinformasi berbasis deepfake dalam konflik Rusia-Ukraina dan sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu mengatasi ancaman tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan deepfake dalam konflik Rusia-Ukraina, mengidentifikasi celah dalam regulasi hukum internasional, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola disinformasi digital global.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus terhadap konflik Rusia-Ukraina. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, analisis dokumentasi, dan telaah terhadap insiden penyebaran konten deepfake yang berdampak signifikan terhadap persepsi publik dan stabilitas politik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum internasional saat ini, termasuk hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia internasional, belum memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur fenomena deepfake. Ketiadaan definisi legal yang jelas, lemahnya mekanisme atribusi terhadap pelaku, serta keterbatasan kerja sama antarnegara menjadi hambatan utama dalam upaya penanggulangan disinformasi digital di ranah global.Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan norma hukum internasional, pembentukan konvensi khusus tentang disinformasi digital, pendirian badan internasional penanggulangan deepfake, dan penguatan literasi digital global. Sinergi antarnegara, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan informasi yang aman dan bertanggung jawab di era digital.

Zitieren

APA

Hutasoit, J. J., & Zukriadi, D. (2026). TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGATUR TEKNOLOGI DEEPFAKE: STUDI KASUS PENYEBARAN DISINFORMASI DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA. Jurnal Cahaya Keadilan, 14(2), 27-34. https://doi.org/10.33884/yvgacm55

Vancouver

Hutasoit JJ, Zukriadi D. TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGATUR TEKNOLOGI DEEPFAKE: STUDI KASUS PENYEBARAN DISINFORMASI DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA. Jurnal Cahaya Keadilan. 2026;14(2):27-34. doi:10.33884/yvgacm55

BibTeX
@article{Hutasoit2026,
  author = {Hutasoit, Johana Jelita and Zukriadi, Diki},
  title = {TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGATUR TEKNOLOGI DEEPFAKE: STUDI KASUS PENYEBARAN DISINFORMASI DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA},
  journal = {Jurnal Cahaya Keadilan},
  year = {2026},
  volume = {14},
  number = {2},
  pages = {27--34},
  doi = {10.33884/yvgacm55}
}
Kostenlos starten →