Rekonstruksi Mekanisme Check and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora · 03.11.2026 · 4 (6) · 702-716
DOI: 10.61104/jq.v4i6.14788 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, online erschienen am 03.11.2026. Verfasst von Parlindungan Siagian Hans. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi mekanisme check and balances antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem presidensial Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merumuskan rekonstruksi mekanisme yang sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UUD 1945 telah membangun mekanisme check and balances melalui kemandirian kelembagaan, kewenangan yang dijalankan bersama, dan mekanisme pemberhentian Presiden. Namun, penerapannya masih menunjukkan kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik ketatanegaraan, terutama dalam fungsi legislasi yang didominasi kesepakatan elite politik, pengawasan DPR yang belum berjalan secara efektif, perluasan kewenangan melalui peraturan internal DPR, serta mekanisme pemakzulan yang belum memiliki kejelasan daya ikat putusan yudisial. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi besar dalam sistem multipartai yang menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, rekonstruksi perlu dilakukan melalui penataan sistem kepartaian dan koalisi, penguatan prosedur legislasi dan pengawasan, pembatasan kewenangan DPR sesuai konstitusi, serta penguatan kontrol yudisial. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menjamin kemandirian Presiden dan DPR sekaligus mewujudkan mekanisme pengawasan timbal balik yang efektif dan berlandaskan prinsip konstitusional.
Zitieren
APA
Hans, P. S. (2026). Rekonstruksi Mekanisme Check and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(6), 702-716. https://doi.org/10.61104/jq.v4i6.14788
Vancouver
Hans PS. Rekonstruksi Mekanisme Check and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. 2026;4(6):702-716. doi:10.61104/jq.v4i6.14788
BibTeX
@article{Hans2026,
author = {Hans, Parlindungan Siagian},
title = {Rekonstruksi Mekanisme Check and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945},
journal = {Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora},
year = {2026},
volume = {4},
number = {6},
pages = {702--716},
doi = {10.61104/jq.v4i6.14788}
}
EUVIMED