EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif UUD 1945

Raka Dwi Putra, Juanda

Journal on Education · 01.09.2026 · 9 (1) · 10-22

DOI: 10.31004/joe.v8i3.9644 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 01.09.2026. Verfasst von Raka Dwi Putra und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pasal 20A UUD 1945 menempatkan fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sejalan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat). Tulisan ini mengkaji pemenuhan amanat UUD 1945 atas fungsi pengawasan DPR serta peran DPR dalam menjalankannya, dengan memakai pembedaan antara keabsahan norma (das sollen) dan keberlakuannya dalam praktik (das sein), bersama teori rechtsstaat-machtsstaat dan checks and balances, sebagai pisau analisis. Melalui penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual, tulisan ini menemukan bahwa fungsi pengawasan berpijak pada dasar konstitusional yang kokoh, yaitu Pasal 20A ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019, melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, kedudukan yang turut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010. Pemenuhan amanat tersebut dalam praktik jauh lebih rapuh, terhambat oleh relasi koalisi politik, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan tiadanya mekanisme tindak lanjut yang mengikat, sebagaimana terlihat pada penggunaan hak angket dalam kasus Bank Century dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibatnya, peran DPR lebih banyak berhenti pada keterwakilan prosedural, mendekatkan tatanan ketatanegaraan pada machtsstaat, bukan rechtsstaat. Tulisan ini merekomendasikan penguatan mekanisme tindak lanjut yang mengikat, kapasitas kelembagaan, dan keterbukaan publik untuk menutup kesenjangan tersebut.

Zitieren

APA

Putra, R. D., & Juanda (2026). Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif UUD 1945. Journal on Education, 9(1), 10-22. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9644

Vancouver

Putra RD, Juanda. Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif UUD 1945. Journal on Education. 2026;9(1):10-22. doi:10.31004/joe.v8i3.9644

BibTeX
@article{Putra2026,
  author = {Putra, Raka Dwi and Juanda},
  title = {Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif UUD 1945},
  journal = {Journal on Education},
  year = {2026},
  volume = {9},
  number = {1},
  pages = {10--22},
  doi = {10.31004/joe.v8i3.9644}
}
Kostenlos starten →