EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

AMBIGUITAS PENGATURAN KEADAAN BAHAYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS CHECKS AND BALANCES KEWENANGAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Ismarini Della Purnama, Novaranty Zura Dwiputri, Anis Fauzan, Wicipto Setiadi

Dinamika Hukum & Masyarakat · 21.12.2025 · 8 (2) · 103-116

DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7252 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Dinamika Hukum & Masyarakat, online erschienen am 21.12.2025. Verfasst von Ismarini Della Purnama und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

ABSTRAKSIPenelitian ini mengkaji ambiguitas pengaturan keadaan bahaya dalam sistemketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Pasal 12 UUD 1945memberi Presiden kewenangan menyatakan keadaan bahaya, namun tidak merincidefinisi, kriteria, maupun mekanisme checks and balances terkait. Undang-UndangNomor 23 Tahun 1959 sebagai aturan pelaksana dianggap usang karena lahir dalamrezim politik sentralistik era Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini menggunakanPendekatan normatif dan komparatif untuk menganalisis efektivitas pengawasanDPR atas kewenangan eksekutif dalam menetapkan keadaan bahaya. Hasilpenelitian menunjukkan peran DPR yang minim dan ketiadaan pembaruan regulasi,sehingga muncul celah hukum berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan.Selain itu, terdapat tumpang tindih konsep antara “keadaan bahaya” dan“kegentingan yang memaksa” dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian inimendorong rekomendasi rekonstruksi kerangka hukum keadaan bahaya yang lebihdemokratis, akuntabel, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia sesuaiprinsip negara hukumKata Kunci : Keadaan Bahaya; Kewenangan Presiden; Checks andBalances; Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Zitieren

APA

Purnama, I. D., Dwiputri, N. Z., Fauzan, A., & Setiadi, W. (2025). AMBIGUITAS PENGATURAN KEADAAN BAHAYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS CHECKS AND BALANCES KEWENANGAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945. Dinamika Hukum & Masyarakat, 8(2), 103-116. https://doi.org/10.30737/dhm.v8i2.7252

Vancouver

Purnama ID, Dwiputri NZ, Fauzan A, Setiadi W. AMBIGUITAS PENGATURAN KEADAAN BAHAYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS CHECKS AND BALANCES KEWENANGAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945. Dinamika Hukum & Masyarakat. 2025;8(2):103-116. doi:10.30737/dhm.v8i2.7252

BibTeX
@article{Purnama2025,
  author = {Purnama, Ismarini Della and Dwiputri, Novaranty Zura and Fauzan, Anis and Setiadi, Wicipto},
  title = {AMBIGUITAS PENGATURAN KEADAAN BAHAYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS CHECKS AND BALANCES KEWENANGAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945},
  journal = {Dinamika Hukum & Masyarakat},
  year = {2025},
  volume = {8},
  number = {2},
  pages = {103--116},
  doi = {10.30737/dhm.v8i2.7252}
}
Kostenlos starten →