EUVIMEDΑνακαλύψτε το EUVIMED
Open access · CC BY-NC 4.0

Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah dalam Membuat Peraturan Perundang-Undangan Sekunder

Cecep Aminudin

Jurnal Hukum Ekualitas · 2025

DOI: 10.56607/ehtc6b85 ↗

At a glance

Journal article in Jurnal Hukum Ekualitas, 2025. Written by Cecep Aminudin. The full text is freely available (open access, CC BY-NC 4.0).

ΠερίληψηΒιβλιογραφικά στοιχείαCiteRelated studies

Abstract (original language)

Kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan sekunder merupakan kebutuhan dalam negara modern. Artikel ini mengkaji konsep pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sekunder oleh pemerintah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder berupa bahan pustaka sebagai data dasar yang dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil kajian dapat dirumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sekunder dalam konteks negara hukum kesejahteraan yang demokratis yang meliputi aspek yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sekunder dan aspek yang berkaitan dengan batasan norma pendelegasian wewenang dalam peraturan primer. Aspek yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sekunder meliputi partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi, serta pengendalian oleh pengadilan, parlemen dan pemerintah sendiri.

Cite

APA

Aminudin, C. (2025). Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah dalam Membuat Peraturan Perundang-Undangan Sekunder. Jurnal Hukum Ekualitas. https://doi.org/10.56607/ehtc6b85

Vancouver

Aminudin C. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah dalam Membuat Peraturan Perundang-Undangan Sekunder. Jurnal Hukum Ekualitas. 2025. doi:10.56607/ehtc6b85

BibTeX
@article{Aminudin2025,
  author = {Aminudin, Cecep},
  title = {Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah dalam Membuat Peraturan Perundang-Undangan Sekunder},
  journal = {Jurnal Hukum Ekualitas},
  year = {2025},
  doi = {10.56607/ehtc6b85}
}
Start for free →