KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Unram Law Review · 30.10.2026 · 10 (2)
DOI: 10.29303/ulrev.v10i2.535 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Unram Law Review, online erschienen am 30.10.2026. Verfasst von Muhamad Arya Muntha und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perangkat desa dalam sistem kepegawaian di Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kasus di Kabupaten Lombok Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan perangkat desa belum memberikan kepastian status kepegawaian yang setara dengan Aparatur Sipil Negara, terutama dalam aspek sistem karier, pengangkatan, dan pemberhentian. Secara empiris, praktik pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa masih didominasi oleh kewenangan kepala desa yang berpotensi menimbulkan subjektivitas, konflik kepentingan, dan kurangnya transparansi. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jabatan perangkat desa serta terbatasnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan perangkat desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip birokrasi ideal Max Weber, khususnya profesionalitas, rasionalitas, dan kepastian karier. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi untuk mewujudkan sistem kepegawaian perangkat desa yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Zitieren
APA
Muntha, M. A., Wibowo, G. D. H., & Surya, I. (2026). KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Unram Law Review, 10(2). https://doi.org/10.29303/ulrev.v10i2.535
Vancouver
Muntha MA, Wibowo GDH, Surya I. KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Unram Law Review. 2026;10(2). doi:10.29303/ulrev.v10i2.535
BibTeX
@article{Muntha2026,
author = {Muntha, Muhamad Arya and Wibowo, Gatot Dwi Hendro and Surya, Ida},
title = {KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN},
journal = {Unram Law Review},
year = {2026},
volume = {10},
number = {2},
doi = {10.29303/ulrev.v10i2.535}
}
EUVIMED