EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

ARAH BARU PENATAAN PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 124/PUU-XXIII/2025

Duke Arie Widagdo, Erman I. Rahim, Muhammad Iqbal Mustapa

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara · 10.03.2026 · 3 (1) · 93-106

DOI: 10.55292/ymbg0248 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, online erschienen am 10.03.2026. Verfasst von Duke Arie Widagdo und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya penataan sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada selama ini kerap menimbulkan persoalan konstitusionalitas, baik terkait keserentakan, ambang batas pencalonan, maupun kepastian hukum bagi peserta pemilu. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana implikasi yuridis dan politik dari Putusan MK tersebut terhadap desain penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan sumber utama berupa konstitusi, undang-undang pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi, ditunjang oleh literatur akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 124/PUU-XXIII/2025 menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi konstitusional sekaligus memberi arah baru bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan regulasi kepemiluan. Secara normatif, putusan ini berimplikasi pada penyederhanaan dan penegasan aturan yang lebih konsisten, sedangkan secara politik putusan ini membuka ruang bagi sistem kepemiluan yang lebih inklusif, adil, dan proporsional. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi koreksi atas praktik hukum pemilu yang berjalan, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi agenda reformasi politik elektoral di Indonesia.

Zitieren

APA

Widagdo, D. A., Rahim, E. I., & Mustapa, M. I. (2026). ARAH BARU PENATAAN PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 124/PUU-XXIII/2025. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 3(1), 93-106. https://doi.org/10.55292/ymbg0248

Vancouver

Widagdo DA, Rahim EI, Mustapa MI. ARAH BARU PENATAAN PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 124/PUU-XXIII/2025. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 2026;3(1):93-106. doi:10.55292/ymbg0248

BibTeX
@article{Widagdo2026,
  author = {Widagdo, Duke Arie and Rahim, Erman I. and Mustapa, Muhammad Iqbal},
  title = {ARAH BARU PENATAAN PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 124/PUU-XXIII/2025},
  journal = {Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {1},
  pages = {93--106},
  doi = {10.55292/ymbg0248}
}
Kostenlos starten →