Penguatan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu: Antara Putusan dan Upaya Administratif
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan · 05.11.2026 · 10 (3) · 1130-1149
DOI: 10.25139/lex.v10i3.12992 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, online erschienen am 05.11.2026. Verfasst von Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini menganalisis karakter yuridis kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Indonesia serta merumuskan rekonstruksi normatif untuk memperkuat kepastian hukumnya. Permasalahan berakar pada ambiguitas norma Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, namun membuka celah sengketa lanjutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tiga klaster penetapan peserta pemilu. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, penelitian ini menelaah relasi doktriner kewenangan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan doktrin hukum administrasi negara, putusan Bawaslu berkarakter sebagai putusan adjudikatif quasi-judicial, bukan sekadar upaya administratif biasa. Dualisme norma yang berlaku terbukti memicu benturan yurisdiksi antara Bawaslu dan PTUN, mendisrupsi ketatnya linimasa tahapan pemilu, serta menggerus kepastian hukum electoral justice. Studi komparatif terhadap Meksiko, India, Filipina, Prancis, dan Afrika Selatan mengonfirmasi bahwa kepastian penyelesaian sengketa pemilu berbanding lurus dengan ketegasan sifat finalitas putusan lembaga pemeriksa. Sebagai kontribusi pembaruan hukum, penelitian ini menawarkan konsep Adjudikasi Eksklusif-Final (AEF) yang bertumpu pada tiga pilar: eksklusivitas yurisdiksi, finalitas substantif, dan kekuatan eksekutorial mandiri melalui revisi komprehensif terhadap UU No. 7 Tahun 2017.
Zitieren
APA
Kusdanarko, Y. P. V., & Suhartono, S. (2026). Penguatan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu: Antara Putusan dan Upaya Administratif. Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, 10(3), 1130-1149. https://doi.org/10.25139/lex.v10i3.12992
Vancouver
Kusdanarko YPV, Suhartono S. Penguatan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu: Antara Putusan dan Upaya Administratif. Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan. 2026;10(3):1130-1149. doi:10.25139/lex.v10i3.12992
BibTeX
@article{Kusdanarko2026,
author = {Kusdanarko, Yohanes Pradana Vidya and Suhartono, Slamet},
title = {Penguatan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu: Antara Putusan dan Upaya Administratif},
journal = {Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan},
year = {2026},
volume = {10},
number = {3},
pages = {1130--1149},
doi = {10.25139/lex.v10i3.12992}
}
EUVIMED