Implementasi Hak Angket DPR untuk Mewujudkan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
Bandung Conference Series: Law Studies · 28.01.2026 · 6 (1) · 325-332
DOI: 10.29313/bcsls.v6i1.21834 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Bandung Conference Series: Law Studies, online erschienen am 28.01.2026. Verfasst von Nisrina Fawwazy Taorik und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai instrumen pengawasan legislatif dalam mewujudkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hak angket memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak angket merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, pelaksanaan hak angket DPR belum berjalan secara optimal. Studi kasus seperti hak angket Bank Century, penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017, serta wacana hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 memperlihatkan adanya distorsi politik, kekaburan norma, serta keterbatasan kelembagaan yang menghambat efektivitas hak angket. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hak angket memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan integritas politik DPR, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar hak angket dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengawasan konstitusional dan penjaga keseimbangan kekuasaan.
Zitieren
APA
Taorik, N. F., & Yusdiansyah, E. (2026). Implementasi Hak Angket DPR untuk Mewujudkan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Bandung Conference Series: Law Studies, 6(1), 325-332. https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21834
Vancouver
Taorik NF, Yusdiansyah E. Implementasi Hak Angket DPR untuk Mewujudkan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Bandung Conference Series: Law Studies. 2026;6(1):325-332. doi:10.29313/bcsls.v6i1.21834
BibTeX
@article{Taorik2026,
author = {Taorik, Nisrina Fawwazy and Yusdiansyah, Efik},
title = {Implementasi Hak Angket DPR untuk Mewujudkan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia},
journal = {Bandung Conference Series: Law Studies},
year = {2026},
volume = {6},
number = {1},
pages = {325--332},
doi = {10.29313/bcsls.v6i1.21834}
}
EUVIMED