EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Bandung Conference Series: Law Studies
ISSN 2828-2493 · Universitas Islam Bandung (Unisba)
Neueste Artikel
Penggunaan Dashcam sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana sebagai Upaya Meningkatkan Keamanan
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan
Tinjauan Yuridis atas Perbuatan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Bank
Pemenuhan Syarat Penyusunan Dokumen Amdal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya Terhadap Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dihubungkan Dengan Upaya Pengelolaan
Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penipuan Arisan Online
Penempatan Tenaga Kerja Asing di Proyek X berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan Prinsip Alih Teknologi
Kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam Menghentikan Proyek Pramestha Resort Town berdasarkan Surat Gubernur Nomor 640/6561/DBMPR dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum
Kebijakan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan kepada Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Pengendalian Pencemaran Udara Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Dan Implementasinya Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah Yang Disebabkan Oleh Pabrik Singkong Di Dusun Singapura,..
Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal
Kepastian Hukum Hak atas Tanah Sari Ater yang Dikelola oleh Pemerintah Dihubungkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Mining
Analisis Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan No 14/Pid.sus-anak/2020/PN.Blb)
Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dihubungkan Pertanggungjawaban Pidana
Penegakan Hukum Pidana Militer terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging oleh TNI
Pelaksanaan Keselamatan Kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Konsumen Secara Paksa Ditinjau dengan Pasal 368 KUHP
Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Domisili Pada Pendaftaran Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi Di Kota Bandung
Disparitas Putusan pada Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Oknum Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilatarbelakangi Faktor Ekonomi
Pembayaran Upah Lembur di Pt X Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuatan Kosmetik Tanpa Izin Edar Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Implementasi Pencatatan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-undang Administrasi Negara
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Bambu Illegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Implementasi Peraturan Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
EUVIMED