Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia · 31.05.2022 · 4 (2) · 294-322
DOI: 10.14710/jphi.v4i2.294-322 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, online erschienen am 31.05.2022. Verfasst von Muslim Lobubun und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 8-mal zitiert (Crossref) und nennt 21 Literaturangaben.
Abstract (Originalsprache)
Perubahan berbagai perundang-undangan pemerintahan daerah tidak diikuti oleh perubahan berbagai perundang-undangan sektoral yang menyebabkan terjadi inkonsisten ketentuan undang-undang sektoral dan daerah. Permasalahan inkonsistensi aturan undang-undang dalam pelaksanaan kepemerintahan di daerah sebagai konsekuensi dari perubahan bentuk, model, dan pola format kebijakan hukum era reformasi. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk Inkonsistensi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber data sekunder digunakan dalam menganalisis fokus penelitian yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk menata perundang-undangan pemerintahan daerah, yang tidak diikuti berubahnya ketentuan undang-undang sectoral menyebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan administrasi kepemerintahan di daerah diantaranya : 1) inkonsistensi kewenangan perundang-undangan sektoral dan Pemerintahan 2) inkonsistensi perundang-undangan dan implementasinya 3) inkonsistensi pendanaan / pembiayiaan 4) inkonsistensi penegakan hukum, dan 5) inkonsistensi pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali (identifikasi), evaluasi dan harmonisasi perundang-undangan sektoral agar sejalan dengan undang-undang pemerintahan daerah. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan antara Pusat dan Daerah.
Zitieren
APA
Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 294-322. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322
Vancouver
Lobubun M, Raharusun YA, Anwar I. Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 2022;4(2):294-322. doi:10.14710/jphi.v4i2.294-322
BibTeX
@article{Lobubun2022,
author = {Lobubun, Muslim and Raharusun, Yohanis Anthon and Anwar, Iryana},
title = {Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia},
journal = {Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia},
year = {2022},
volume = {4},
number = {2},
pages = {294--322},
doi = {10.14710/jphi.v4i2.294-322}
}
EUVIMED