Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Journal on Education · 20.08.2026 · 8 (4) · 1221-1243
DOI: 10.31004/joe.v8i3.9631 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 20.08.2026. Verfasst von Muhammad Syayid Ripai. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan yang dilaksanakan bagi pasangan yang beda agama, juga tidak mengatur secara tegas tentang pencatatan perkawinan bagi mereka yang melakukannya secara beda agama. Sejalan dengan itu, pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pokok permasalahan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Maslahah Mursalah dan Kepastian Hukum. penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, maka pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Secara umum pernikahan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan persoalan hukum tersendiri, baik pada pasangan suami istri maupun anak anaknya. Apabila persoalan warisan dilihat dari keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar atau mengikuti kedua orangtuanya, karena agama adalah masalah keyakinan, konsekuensinya anak-anak hanya akan hanya seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya. Apabila anak tersebut seagama dengan bapak atau ibunya, maka anak itu hanya akan mendapatkan hak warisan dari bapak atau ayahnya saja yang beragama.
Zitieren
APA
Ripai, M. S. (2026). Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Journal on Education, 8(4), 1221-1243. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9631
Vancouver
Ripai MS. Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Journal on Education. 2026;8(4):1221-1243. doi:10.31004/joe.v8i3.9631
BibTeX
@article{Ripai2026,
author = {Ripai, Muhammad Syayid},
title = {Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia},
journal = {Journal on Education},
year = {2026},
volume = {8},
number = {4},
pages = {1221--1243},
doi = {10.31004/joe.v8i3.9631}
}
EUVIMED