EUVIMED · CrossrefZeitschrift
CORPUS JURIS : JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 3109-9173 · Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute
Neueste Artikel
PENGAMBILAN GAMBAR TANPA IZIN SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN PRIVASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CATCALLING SEBAGAI BENTUK PELECEHAN VERBAL DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN TANPA AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DI HADAPAN PPAT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR SELAKU PEMBERI FIDUSIA ATAS PENGALIHAN HAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA
KEKUATAN PEMBUKTIAN PERDATA ATAS MINUTA AKTA YANG HILANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUAMI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN KEDUA TANPA IZIN DALAMHUKUM PIDANA INDONESIA
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN
IDE DASAR SISTEM PENUNTUTAN TUNGGAL (SINGLE PROSECUTION SYSTEM) OLEH JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADIALAN PIDANA TERINTEGRASI
KEPASTIAN HUKUM LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DENGAN PENETAPAN NILAI LIMIT YANG TIDAK PROPORSIONAL
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN YANG MENGAKIBATKAN TRAUMA PSIKIS PADA KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
KEPASTIAN HUKUM PEMILIK MANFAAT ORANG PERSEORANGAN PADA PERUSAHAAN TERBUKA BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KERJA YANG DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI BATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS TERJADINYA FRAUD DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS
KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN INDEPENDENT CRIME PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN SUBKONTRAK DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PERBANKAN BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM YANG MENOLAK MENYETORKAN MODAL SAAT PERSEROAN MENINGKATKAN MODAL
KEWENANGAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAERAH KEPULAUAN
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP) TERHADAP PENYALAHGUNAAN KANAL PEMBAYARAN UNTUK TRANSAKSI ILEGAL
KEPASTIAN HUKUM PEMBIAYAAN DALAM UPAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI
PERAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGURANGAN OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR
ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI KABUPATEN TOPOYO
PRILAKU KEJAHATAN MEMPERDAGANGKAN MANUSIA /TPPO (HUMANS TRAFFICKING)DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS DI PPA MANADO
PENTINGNYA SOSIALISASI TENTANG BAHAYA NARKOTIKA PADA REMAJA DAN PELAJAR DI KOTA BONTANG
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERSELISIHAN PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM
URGENSI HAK IMUNITAS PENDAMPING KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK UU NO.11 TAHUN 2012 DI INDONESIA
EUVIMED