EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Bhayangkara Law Review
ISSN 3063-5438 · Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Neueste Artikel
Tanggung Jawab Negara Dalam Pemetaan Kadastral Untuk Penguatan Hak Keperdataan Atas Tanah
Kajian Konstitusi Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa
Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Di Indonesia
Analisis Hukum Kampanye Di Tempat Ibadah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Perspektif Equality Before The Law Di Provinsi Jawa Barat
Konsep Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pasal 111 Ayat (1) Dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika: Studi Putusan Nomor 6929k/Pid.Sus/2022
Solutif atau Kontradiktif: Pengaturan dan Penerapan Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Instrumen Daya Saing Ekonomi Kreatif Di Era Digital Dan Platform Global
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Cyberbullying: Analisis Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pelaku Remaja
Kewenangan Penuntutan Kejaksaan Dalam Perkara Koneksitas: Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Tersangka
Rekontruksi Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga
Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Sengketa Ekonomi Syariah
Argumen Hukum Islam Tentang Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Muslim: Studi Pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam
Renegosiasi Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Covid-19
THE INDONESIAN MEDICAL DISCIPLINE HONOUR COUNCIL (MKDKI) AS THE DEVELOPMENT OF A MEDICAL DISPUTE RESOLUTION MODEL IN THE PERSPECTIVE OF DEMOCRATIC LAW
LAW ENFORCEMENTS AGAINST ACTS OF TERRORISM ACCORDING TO ARTICLE 6 OF LAW NUMBER 5 OF 2018
EXPANSION OF THE MEANING OF INCLUSION OF OFFENSES IN THE LATEST CRIMINAL CODE AND ITS INFLUENCE ON LAW ENFORCEMENT FOR TERRORISM CRIMES
LAW ENFORCEMENT AGAINST TRANSACTION MODES INTERNATIONAL TRADE
IDEAL RECONSTRUCTION OF COMPENSATION AND REHABILITATION IN FALSE ARRESTS CASES
DETERMINATION OF COMPENSATION BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2012 ARTICLE 9 PARAGRAPH 2
THE CONCEPT OF GAMIFICATION IN THE TRAFFIC CRIMINAL SYSTEM IN INDONESIA
THE PRESIDENT'S ANXIETY WHEN HE DOES NOT HAVE MAJORITY SUPPORT IN PARLIAMENT
Anotasi Putusan Terhadap Pengurus Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Residen dalam Kasus Kekerasan Seksual
Over Dimension Dan Over Loading (ODOL) Sebagai Tindak Pidana Lalu Lintas Analisa Hukum Dan Yuridis Terhadap Uu No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULJ) Dan Penegakannya
Penegakan Hukum Terhadap WNA Pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Atas Tindakan Pelanggaran Izin Tinggal
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian Aset Pasal 263 KUHP
Dikotomi Tanggung Jawab Pidana Anggota Polri Atas Tindakan Perjudian Online Tinjauan Normatif Terhadap Kedudukan Sebagai Pelaku Dan Korban
EUVIMED