EUVIMED · CrossrefZeitschrift
Journal of Law, Education and Business
ISSN 2988-1242 · Rayyan Jurnal
Neueste Artikel
Kajian Literature: Analisis Pendekatan Teori Kepemimpinan bagi Administrator Kesehatan
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan Distributor Makanan Ringan Untuk Bermain Judi Online dan Membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor: 34/Pid.B/2025/PN Tjk)
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns)
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Bahan Peledak yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk)
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 (Studi Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Met)
Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Dalam Upaya Recovery Asset
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Tjk)
Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai PSK Berbasis Aplikasi Digital (Studi Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Administrator Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk)
Penererapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2025/PN TJK)
Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pengadaan Komputer di Instansi Pemerintahan Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk)
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Bebas Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Sebagai Pengendali 97 Kg Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Sewaan (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.B/2024/PN Tjk)
Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Diversi (Studi Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Liw)
Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Instrumen Pencegah Korupsi
Pertanggungjawaban Pelaku Sebagai Petugas Rumah Tahanan Kelas II B Sukadana Dengan Kesengajaan Membantu Tahanan Melarikan Diri (Studi Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PN SDN)
Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Mengungkapkan Kejahatan Dengan Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) (Studi di POLDA Lampung
Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat dan Penyebar Video yang diedit Menyerupai Presiden Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 124/PID.SUS/2025/PN.GNS)
Analisis Kriminologis Terhadap Pelajar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar di Wilayah Hukum Polres Metro Depok (Studi pada Polres Metro Depok)
Penerapan Asas Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata pada Sengketa Sultan Ground PT KAI dan Kesultanan Yogyakarta
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/Pn LIW)
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Staffnya (Studi Putusan Nomor 17/PID.B/2025/PN TJK)
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Paman Terhadap Keponakannya (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk)
Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Anak di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk)
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagai Joki/Pengganti Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Studi Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk)
Pengaturan Kewenangan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Disiplin Berat Atas Jam Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Dalam Perspektif Asas Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan
Pengaturan Hubungan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Negara Lain Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia
Pengaturan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
EUVIMED